Login • Lupa Password | Daftar segera dan nikmati pemasangan iklan baris secara gratis! |
Medanbisnisdaily.com-Jakarta. Pemerintah Indonesia disebut memiliki sejumlah opsi sanksi terkait masalah cuitan 'organisasi sesat' yang dibuat oleh Duta Besar Arab Saudi Osama bin Mohammed Abdullah Al Shuaibi. Namun, sanksi harus diberikan sesuai pelanggaran.
Pakar Hukum Internasional Universitas Indonesia (UI), Hikmahanto Juwana, menyatakan pemerintah bisa saja memberikan sanksi kepada Osama. Sebelum memberi sanksi, pemerintah juga diminta mempertimbangkan dampaknya terhadap hubungan dengan Saudi.
"Sekarang ini dari Kemlu (Kementerian Luar Negeri) justru mau mengambil tindakan seperti apa disesuaikan dengan pelanggaran yang dilakukan. Apakah misalnya minta supaya dubes Arab Saudi membuat pernyataan maaf, apa misalnya pemerintah Arab Saudi yang harus melakukan permintaan maaf itu, atau pemerintah Arab Saudi diminta untuk menarik mundur duta besarnya, atau misalnya kita, Kemlu melakukan pengusiran, persona nongrata, ini semua opsi-opsi yang dimiliki Kemlu. Tapi sekali lagi harus disesuaikan dengan tingkat pelanggarannya. Jangan juga berlebihan, jangan sampai kemudian merusak hubungan kedua negara, Indonesia-Arab Saudi," kata Hikmahanto saat dihubungi, Selasa (4/12/2018).
Dia menilai tindakan Osama tak wajar bagi seorang duta besar. Seharusnya, menurut Hikmahanto, duta besar harus menghindari memberi komentar soal urusan dalam negeri tempatnya bertugas, terutama jika masalah itu sensitif.
"Sebenarnya nggak wajar, apalagi masalah-masalah yang sensitif di suatu negara. Ini seharusnya dihindari, tidak boleh melakukan seperti itu. Ini sudah terjadi, ini yang tentu Kemlu sudah benar memanggil Wadubes, tinggal sekarang ada nggak permintaan maaf ini terhadap tindakan seperti itu. Harusnya Pak Dubes Arab Saudi jangan seperti itu," ujarnya.
Soal cuitan Osama ini awalnya diprotes oleh PBNU. Ketua PBNU Said Aqil Siroj mengatakan PBNU memprotes keras tweet Osama.
"Hubungan yang baik selama ini yang kita bangun dari dulu sampai sekarang antarumat Islam Indonesia dan umat Islam Arab, begitu pula pemerintah Indonesia dengan pemerintah Arab Saudi selama ini ternodai oleh pernyataan Osama bin Mohammed Al Shuaibi, duta besar Arab Saudi di Indonesia, dengan menyebarkan informasi yang keliru dan menyesatkan yang ditulis dalam tweet-nya sebagai berikut," kata Ketua PBNU Said Aqil Siroj dalam jumpa pers yang digelar di kantor PBNU, Jakarta Pusat, Senin (3/12) kemarin.
Dia juga membacakan tweet yang dimaksud, yaitu:
"'Massa yang berjumlah lebih dari satu juta berkumpul demi menyatakan persatuan umat Islam merupakan reaksi keras terhadap dibakarnya bendera tauhid oleh seorang dari pihak organisasi sesat menyimpang kurang-lebih sebulan yang lalu,' ini ucapan dia," kata Aqil membacakan tweet tersebut.
"'Jadi kemarin itu Reuni 212 itu yang jumlahnya banyak itu karena menyikapi reaksilah terhadap pembakaran bendera tauhid yang dilakukan oleh oknum dari organisasi sesat. Dengan dihadiri oleh capres no 02 Prabowo Subianto, wakil ketua parlemen Fadli Zon, dan lain-lain bapak-bapak wakil Indonesia,'" sambungnya masih membacakan tweet yang disebutnya dicuitkan Osama.
Saat dicek, kini tidak ada lagi tweettersebut di akun Twitter Osama. Said Aqil memprotes keras sikap Osama.
Atas persoalan ini, Kemlu telah mengambil tindakan. Wadubes Arab Saudi sudah dipanggil karena Osama sedang berada di luar negeri.
"Setelah mengetahui adanya pernyataan pada sosmed Dubes Saudi, Kemlu berkomunikasi pada hari Minggu dengan Dubes Saudi yang berada di luar negeri. Karena Dubes di luar negeri, hari Senin siang, 3 Desember, Wakil Dubes/Kuasa Usaha Sementara Saudi di Jakarta secara resmi dipanggil ke Kemlu," ujar juru bicara Kemlu Arrmanatha Nasir melalui pesan singkat kepada detikcom, Selasa (4/12).
Pihak Kedubes Arab Saudi sendiri belum angkat bicara soal protes ini. Jurnalis sudah mencoba menghubungi pihak Kedubes Arab Saudi, namun belum ada tanggapan terkait protes dari PBNU, GP Ansor hingga pemanggilan Wadubes.(dtc)