Login • Lupa Password | Daftar segera dan nikmati pemasangan iklan baris secara gratis! |
Medanbisnisdaily.com - Jakarta - Indonesia aktif merespons kabar dugaan pelanggaran HAM yang dialami warga muslim Uighur di China. Namun hingga kini kabar tentang kebenaran itu masih samar-samar.
"Kami sampaikan bahwa pemerintah sangat prihatin dengan (dugaan pelanggaran HAM muslim Uighur di China), apalagi hal-hal tersebut ada pelanggaran HAM. Kalau itu terjadi ya. Walau pun pihak China selalu membantah tidak demikian, tapi kita prihatin," ucap Wakil Presiden Jusuf Kalla (Wapres JK) di kantornya, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Kamis (20/12/2018).
Menteri Luar Negeri (Menlu) Retno LP Marsudi sebelumnya pada 17 Desember 2018 telah meminta penjelasan tentang isu ini pada Duta Besar (Dubes) China. Selain itu, Dubes RI di Beijing juga sudah diminta mengecek langsung kondisi di Xinjiang di mana warga muslim Uighur berada.
"Kalau terjadi diskriminatif dalam agama itu melanggar ketentuan atau ketetapan terhadap HAM internasional yang harus juga ditaati oleh pihak China. Tapi semuanya menunggu laporan dari Kedubes kita, dan juga follow up dari pertemuan pemanggilan Dubes China untuk Indonesia, ke Menlu pada tanggal 17 lalu," ujarnya.
Untuk saat ini JK mengatakan Indonesia sangat memperhatikan isu tersebut. Berbagai cara untuk mendapatkan informasi dan klarifikasi terkait isu itu terus dilakukan.
"Kita akan melihat dulu, karena itu berbeda kasus di Myanmar, Rohingya, dengan ini berbeda. Kalau apa kita lihat secara nyata itu (berbeda), tapi pemerintah sangat prihatin, concern akan hal itu, sudah dinyatakan kepada pemerintah Tiongkok," imbuh JK. dtc