Login • Lupa Password | Daftar segera dan nikmati pemasangan iklan baris secara gratis! |
Medanbisnisdaily.com-Medan. Menjelang akhir tahun 2018,Fraksi PDI Perjuangan DPRD Sumut mengeluarkan sejumlah catatan terkait kondisi Provinsi Sumatra Utara saat ini. Dalam keterangan tertulisnya yang diteken Ketua dan Sekretaris FPDI Perjuangan DPRD Sumut, Baskami Ginting dan Sarma Hutajulu yang diterima medanbisnisdaily.com, Sabtu malam (29/12/2018), dipaparkan beberapa aspek yang menggambarkan kondisi Sumatra Utara saat ini, sebagai berikut.
INFRASTRUKTUR
1. Tanpa membedakan status jalan, hanya di Sumatra Utara terdapat ruas jalan yang berluobang, tidak hanya di jalur penghubung antar kecamatan maupun kabupaten/ kota melainkan juga di daerah perkotaan.
2. Ruas jalan provinsi yang masih berstatus jalan tanah dan tidak dapat dilalui oleh kendaraan empat ada sepanjang 291,85 Km (9,57%), sedangkan jalan yang berstatus rusak ada sepanjang 478,30 Km (15,69%).
3. Hal ini tidak sinkron dengan kebijakan pemerintah pusat yang sedang giat-giatnya melakukan percepatan pembangunan infrastruktur, sehingga terlihat belum kuatnya sinergitas antara kebijakan pemerintah daerah dengan pemerintah pusat.
PENDIDIKAN
1. Pemerintah Provinsi Sumatra Utara secara jujur harus mengakui bahwa tanpa dana transfer dari pusat, belum mampu mengalokasikan anggaran untuk sektor pendidikan sebesar 20%. Sepanjang
tahun 2015 – 2018 alokasi anggaran belanja yang berasal dari APBD Provinsi Sumatera Utara tanpa dana transfer pusat rata-rata hanya sebesar 7,03%.
2.Kondisi ini diperparah lagi dengan kualitas tenaga pendidik yang masih banyak berpendidikan di bawah DIV/S1 yaitu sekitar 12,8% dari total jumlah tenaga pengajar yang berstatus pegawai negeri sipil. Ditambah lagi permasalahan tidak meratanya distribusi guru di setiap sekolah, dimana di satu sisi khususnya di perkotaan banyak guru menumpuk sedangkan di daerah pedesaan/
pinggiran terjadi kekurangan guru.
3.Belum tuntasnya permasalahan tenaga guru honorer terkait pemberian honorarium yang setiap tahunnya selalu menimbulkan polemik.
4. Ditambah lagi permasalahan banyaknya gedung-gedung sekolah yang tidak layak serta tidak dilengkapi dengan fasilitas yang memadai seperti laboratorium, komputer dan lain-lain.
KESEHATAN
1.Belum terpenuhinya alokasi anggaran belanja sebesar 10% untuk sektor kesehatan.
2. Masih tingginya tingkat kematian ibu dan bayi pada saat melahirkan.
3. Sangat bergantung kepada anggaran pusat dalam pemenuhan alat kesehatan.
4. Belum terdistribusi secara baik dan merata tenaga kesehatan khususnya dokter spesialis untuk wilayah-wilayah pinggiran maupun yang rawan terhadap penyakit endemik.
KETENAGAKERJAAN
1.Masih tingginya Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sebesar 8,35% dan didominasi oleh lulusan DIV/ S1.
2. Dari besaran persentase TPT tersebut, kelompok umur 20-24 tahun mendominasi yaitu sebesar 14,59%.
3. Data ini memperlihatkan bahwa Sumatra Utara belum menarik perhatian bagi masuknya investasi yang berkorelasi dengan penyerapan terhadap tenaga kerja baru.
4.Data ini juga memperlihatkan belum terciptanya iklim usaha ekonomi kreatif yang didorong oleh Pemerintah Provinsi Sumatra Utara untuk memanfaatkan momentum Revolusi Industri 4.0
TANAH
1. Banyaknya konflik agraria di Sumatra Utara yang setiap tahunnya semakin menambah deretan kasus, baik konflik secara vertikal maupun horizontal.
2. Konflik agraria yang paling menyedot perhatian dan menimbulkan korban jiwa serta berskala nasional yaitu lahan Eks HGU PTPN II seluas 4.873,06 Ha yang tersebar di empat kabupaten/ kota yang mayoritas telah beralih fungsi menjadi komplek perumahan/ villa elite, perhotelan, pertokoan maupun penguasaan oleh pengusaha/mafia tanah.
3. Inkonsistensi Pemerintah Provinsi Sumatra Utara dibawah kepemimpinan Gubernur Sumatra Utara Edy Rahmayadi yang membatalkan daftar nominatif penerima tanah Eks HGU yang dikeluarkan oleh gubernur sebelumnya.
PEREDARAN NARKOBA
1.Sumatra Utara menempati peringkat ke-2 secara nasional sebagai provinsi pengguna narkoba terbanyak dibawah DKI Jakarta sehingga telah menempatkan Sumatra Utara menjadi provinsi darurat narkoba.
2. Tingkat kriminalitas di Sumatra Utara saat ini ditempati tindak pidana narkotika di posisi puncak yaitu sebanyak 5,926 kasus.
3. Peredaran narkoba telah sampai ke pelosok-pelosok desa dan saat ini kelompok usia di bawah umur telah menjadi bagian dari pengguna narkoba.
PENANGGULANGAN BENCANA
1. Lambannya reaksi penanggulangan bencana oleh Pemerintah Provinsi Sumatra Utara terhadap daerah-daerah yang terkena bencana seperti yang terjadi di Kabupaten Mandailing Natal (banjir dan longsor), Kabupaten Toba Samosir dan Kabupaten Karo (longsor), dan terakhir yang paling menarik perhatian secara nasional yaitu tenggelamnya KM Sinar Bangun di Danau Toba akibat lemahnya pengawasan dan sinergitas serta koordinasi antara jajaran Dinas Perhubungan.