Login • Lupa Password | Daftar segera dan nikmati pemasangan iklan baris secara gratis! |
Medanbisnisdaily.com-Simalungun. Parkir tanpa karcis diduga modus penyebab kebocoran Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari retribusi parkir yang dikelola Dinas Perhubungan Pemkab Simalungun selama kurun waktu 2 tahun belakangan ini.
Koordinator Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Masyarakat Peduli Simalungun, Marsono Purba, Minggu (13/1/2019), mengatakan, dengan tidak menggunakan karcis parkir yang diduga kuat disengaja, para juru parkir menyerahkan setoran tidak berdasarkan jumlah karcis yang habis digunakan dalam sehari, namun hanya menyetorkan sesuai dengan jumlah yang ditentukan Dinas Perhubungan melalui koordinator yang ditunjuk.
"Jika dengan menggunakan karcis PAD parkir jelas perolehannya per hari dan tidak sama setiap harinya. Namun dengan tanpa karcis setoran ditentukan setiap harinya oleh Dinas Perhubungan,sehingga perolehan retribusi parkir setiap hari lebih banyak masuk kantong pribadi oknum tertentu," ujar Marsono.
Dia mencontohkan, untuk beberapa kecamatan seperti Bandar, Dolok Batu Nanggar, Pematang Bandar, Gunung Malela,Tapian Dolok, Girsang Sipanganbolon, Tanah Jawa,Siantar, Raya,Silimakuta, Ujung Padang,Bosar Maligas, Gunung Maligas, Jawa Maraja Bah Jambi, jika parkir menggunakan karcis minimal Rp 500.000 per hari perolehan retribusi parkir diperkirakan dapat dicapai.
Bila dikalikan 15 kecamatan perolehan per hari Rp 7,5 juta dan dikali sebulan Rp 225 juta,sehingga perolahan PAD parkir dalam setahun bisa diperoleh Rp 2,7 miliar.
"Perkiraan tersebut masih 15 kecamatan. Padahal, di Simalungun ada 32 kecamatan yang memang potensinya tidak sama, namun perhitungan kasar minimal Rp 2 miliar PAD parkir setiap tahun seharusnya bisa diperoleh jika pengelolaannya dilakukan dengan karcis," kata Marsono.
Dia menambahkan, pihaknya dalam waktu dekat ini akan menyampaikan laporan tertulis kepada aparat penegah hukum terkait dugaan korupsi dalam pengelolaan parkir oleh Dinas Perhubungan Pemkab Simalungun.
Sebelumnya, Kepala Dinas Perhubungan Pemkab Simalungun Ramadani Purba,yang dikonfirmasi terkait pengelolaan parkir yang diduga sarat korupsi tidak bersedia memberikan jawaban. " Saya lagi rapat sibuk kali kau" ujarnya singkat melalui telepon.