Login • Lupa Password | Daftar segera dan nikmati pemasangan iklan baris secara gratis! |
Medanbisnisdaily.com - Medan. Berdasarkan kajian multi stakeholder terkait bencana longsor di Sibaganding, Kecamatan Girsang Sipanganbolon, Kabupaten Simalungun, di bawah koordinasi Pemprov Sumut belum lama ini, penyebabnya adalah desakan air yang tidak tertahan oleh batuan di bagian atas di Desa Bangun Dolok.
Diuraikan oleh Kepala Dinas Perhubungan Simalungun, Ramadhani Purba, pada rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi D DPRD Sumut, terdapat tiga mata air aktif di Desa Bangun Dolok yang airnya tetap mengalir dalam situasi musim apapun. Aliran air yang tidak tertahan menyebabkan patahan yang selanjutnya menimbulkan longsor.
Tumpahan lumpurnya menyebabkan jembatan Siduadua yang berada di bagian bawah di tepi Danau Toba tertutup. Tidak bisa dilalui kendaraan yang melintas, kemacetan panjang di ruas jalan Siantar - Parapat pun berkali-kali terjadi. Tercatat sebanyak 18 kali longsor antara Desember 2018 hingga Januari 2019.
Tak pelak rasa geram mencuat di wajah para anggota Komisi D yang mengikuti RDP. Di antaranya yang paling terlihat marah adalah Layari Sinukaban dari Fraksi Partai Demokrat.
"Praakkk...," begitu bunyi meja berderak akibat pukulan tinjunya ketika hendak mengomentari.
Kata Layari, karena keindahan Danau Toba yang sudah terdengar ke seluruh dunia, kabar apa saja yang terkait dengannya tersiar ke seluruh penjuru. Termasuk ke Benua Eropa.
"Sampai-sampai radio kecil di Bulgaria ikut memberitakan longsor itu," ungkap Layari yang merupakan mantan Ketua Persatuan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Sumut.
Paparnya, karena kondisi alam di Bangun Dolok sudah diketahui, seharusnya Pemkab memiliki cara mengatasinya, sehingga longsor tidak berulang-ulang terjadi.
"Apa gunanya ini ditetapkan sebagai kawasan strategis nasional kalau tidak ada usaha menjaganya dari kemungkinan terjadinya bencana, bilang sama si JR begitu," ucapnya dengan suara keras.
JR yang dimaksudnya adalah Jopinus Ramli Saragih yang tak lain Bupati Simalungun.
Dengan posisi berdiri di depan screen yang menampilkan kondisi alam di kawasan Danau Toba, Layari yang baru ditetapkan menjadi anggota DPRD Sumut beberapa bulan lalu mencontohkan cara menanggulangi luapan air yang mengalir. Dengan cara memasang pipa sehingga air tidak tergenang dan satu ketika meluap.
Menanggapi kemarahan Layari, Ramadhani menyatakan permintaan 200 pipa oleh Komunitas Mitigasi Bencana di Parapat tidak mampu dipenuhi Pemkab.