Login • Lupa Password | Daftar segera dan nikmati pemasangan iklan baris secara gratis! |
Medanbisnisdaily.com-Medan. Ketua KNPI Sumut, Sugiat Santoso santai menanggapi rencana Polda Sumut yang akan memeriksa dirinya terkait pernyataannya bahwa proses penyelidikan kasus alih fungsi lahan hutan lindung menjadi perkebunan sawit yang dilakukan PT Anugrah Langkat Makmur (ALAM) sebagai bentuk kriminalisasi kepada keluarga H Anif.
Politikus Gerindra ini berjanji akan kooperatif dalam menjalani seluruh proses. "Saya siap mengikuti proses hukum yang ada," ujarnya ketika dikonfirmasi, Minggu (17/2/2019).
Sugiat mengaku belum mengetahui kapan pemeriksaan kepada dirinya dilakukan. Sebab, belum melihat surat panggilan. "Nanti saya cek dulu ke kantor soal surat pemanggilan itu," ucapnya mengakhiri.
Kapolda Sumut, Irjen Pol Agus Andrianto, didampingi Direktur Reserse Kriminal Khusus (Dirreskrimsus) Kombes Pol Rony Samtana mengaku akan melakukan pemeriksaan terhadap Sugiat.
"Sudah, untuk Ketua KNPI Sumut sudah tahap penyidikan," ungkapnya kepada wartawan, Minggu (17/2/2019).
Agus menyatakan, kepada Sugiat, Polda Sumut sudah melayangkan surat pemanggilan pertama. Pemanggilan tersebut, ujar dia, dijadwalkan pada minggu awal pekan ini. "Jadwalnya, kalau nggak Senin, ya Selasa ini akan kita periksa," jelasnya.
Jenderal bintang dua ini menjelaskan, dalam pemanggilan terhadap Sugiat, status pemeriksaannya masih ditetapkan sebagai saksi. Namun, sambungnya, dalam kasus ini, penyidik juga akan memanggil saksi-saksi lainnya."Jadi bukan tahap penyelidikan lagi, tapi sudah pada tingkat penyidikan," tegasnya.
Seperti diketahui, pasca Polda Sumut menetapkan Direktur PT ALAM, Musa Idishah (Dody Shah) sebagai tersangka dalam kasus alih fungsi lahan hutan lindung di Kabupaten Langkat, Sugiat Santoso angkat bicara. Ia menilai tindakan tersebut sebagai bentuk kriminalisasi kepada keluarga H Anif, karena Dody merupakan anak dari H Anif dan adik kandung Wakil Gubernur Sumut, Musa Rajekshah (Ijeck).
Sugiat menyatakan, kasus yang menimpa Dody tersebut dinilai aneh dan terkesan mencari-cari kesalahan. Terlebih kasus ini baru muncul pasca berakhirnya Pemilihan gubernur Sumatra Utara (Pilgubsu) dan menjelang pemilihan presiden (Pilpres) 2019.
"Jangan sampai ada kriminalisasi kepada keluarga H Anif jelang pilpres. Ini akan memicu reaksi masyarakat," katanya melalui keterangan tertulis, Jumat (1/2/2019).
Sugiat mengatakan, keluarga H Anif dikenal sebagai pengusaha pribumi yang sudah banyak membantu masyarakat. Mulai dari membantu pembangunan di bidang pendidikan, masjid, madrasah, pesantren dan membantu kegiatan sosial keagamaan lainnya.
Bahkan sejak tahun 2000-an, keluarga ini juga konsisten melaksanakan program bersih masjid di hampir seluruh kabupaten/kota se-Sumut. Ada ribuan masjid yang sudah mendapat program ini.
"Jadi jika ada pihak pihak yang coba mengusik keluarga H Anif, maka itu sama halnya dengan mengganggu ketentraman dan mengusik masyarakat Sumut, khususnya umat Islam," tuturnya.