Login • Lupa Password | Daftar segera dan nikmati pemasangan iklan baris secara gratis! |
Medanbisnisdaily.com-Medan. Anggota Komisi III DPR RI, Muhammad Syafi'i (Romo Syafi'i) tidak mau asal sembarangan berbicara tentang ketidaknetralan aparatur negara di Pemilu Serentak 2019. Politikus Partai Gerindra ini mengklaim telah mengantongi seluruh bukti.
"Rekaman sudah ada di kita, di mana mereka dikumpulkan, siapa yang mengumpuli, apa isi pidato apa yang dikasih. Saksi yang lapor sudah banyak, lengkap," ujarnya ketika dikonfirmasi, Selasa (26/2/2019).
Namun, ia mengatakan hal itu sengaja tidak diungkapkan ke publik. Sebab, pihaknya ingin Pemilu Serentak 2019 berjalan aman dan lancar.
"Kita tidak ingin buat kisruh pemilu, kita ingin pemilu ini damai. Makanya kita cuma mengingatkan jangan khawatir, jangan takut diintimidasi, gunakan hak pilih sesuai pilihan masig-masing. Karena kalian tidak sendiri, ada kami," tegasnya.
"Kepada aparat harus netral sesuai UU ASN dan UU Pemilu, itu yang kita sampaikan, tidak sebut siapa-siapa. Cuma kita semua ada rekaman," imbuhnya.
Pria yang akrab disapa Romo itu juga punya alasan mengapa pihaknya tidak melaporkan seluruh bukti tersebut kepada instansi yang menangani pelanggaran pemilu.
"Mana pelanggaran yang dilakukan pihak sana (Jokowi) diproses. Gak ada, terus kita mau lapor gak ada kerjaan," tuturnya.
Ia lantas mencontohkan kasus Menteri Keuangan, Sri Mulyani dan Menko Maritim, Luhut Binsar Panjaitan yang tertangkap kamera melakukan tindakan tidak netral, tidak diproses.
"Gubernur DKI, Anies Baswedan saat mengacungkan dua jari diproses. Tapi gubernur yang deklarasi dukung Jokowi tidak diproses. Di Riau gubernurnya mengumpulkan seluruh wali kota dan bupati tidak diproses. Tapi kepala desa di Jawa saat selfie dengan Sandi masuk penjara, itu kan fakta terus kita mau lapor-lapor," terangnya.
Mantan anggota DPRD Sumut ini menilai KPU dan Bawaslu masih netral dalam pelaksanaan Pemilu Serentak 2019. Namun, tidak dengan lembaga lain. Sayangnya, ia tidak merinci lembaga mana yang dimaksud.