Login • Lupa Password | Daftar segera dan nikmati pemasangan iklan baris secara gratis! |
Medanbisnisdaily.com-Balige. Pemerintah Kabupaten Toba Samosir (Tobasa) melakukan pertemuan dengan warga pemilik lahan yang terkena proyek Jalan Bypass Balige. Pertemuan membahas terkait adanya perubaha trase titik pembebasan lahan.
Sekdakab Tobasa, Harapan Napitupulu dalam pertemuan bersama warga dari Desa Sianipar Sihailhail, Kelurahan Sangkarnihuta, Desa Pagar Batu, Desa Longat, Desa Silalahi Dolok dan Desa Hinalang mengatakan bahwa Pemkab serius untuk melanjutkan pembangunan Jalan Bypass Balige.
"Sekarang memasuki tahap ketiga, kebetulan ada perubahan terase titik pembebasan lahan. Karena ada perubahan ini kami mohon masyarakat bisa memaklumi, baik yang terkena pembebasan maupun yang gagal dibebaskan, " ujar Harapan Napitupulu, Senin (4/3/2019), di Aula SMKN 1 Balige.
Dia mengatakan, kebutuhan pembebasan Jalan Bypass Balige merupakan salah satu langkah atau strategi pemerintah pusat mempercepat pembangunan di daerah. Warga yang terkena pembebasan dapat berhubungan dengan tim apresial sebagai penentu harga.
"Formulir sudah dipersiapkan dan seluruh pendapat atau masukan maupun keluhan warga akan disampaikan ke kementerian untuk bahan evaluasi, " terangnya.
Pejabat teknis Sekretaris PUPR, Gumianto Simangunsong menyebutkan pematokan baru pembangunan Jalan Bypass Balige sudah final. Segala bentuk permasalahan akan dijawab secara langsung tepat pada Rabu (6/3/2019).
"Kami sangat berharap seluruh kepala desa dan warga terkait bisa menghadirinya. Dengan kehadiran itu juga menghindari masalah," imbaunya.
Warga pemilik tanah dari Desa Sianipar Sihailhail mengatakan, terkait perubahan trase baru masih membutuhkan pembahasan bersama keluarga. "Kami masih membutuhkan konsultasi dalam rencana itu, kami masih membutuhkan waktu," ujar saah seorang warga.
Warga lainnya, seperti Kelurahan Sangkarnihuta, karena masyarakat sudah menerima, maka akan dilanjutkan pematokan esok hari.