Login • Lupa Password | Daftar segera dan nikmati pemasangan iklan baris secara gratis! |
Medanbisnisdaily.com - Medan. Bekerja sama dengan organisasi kemasyarakatan Pujakesuma, anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI, Badikenita Sitepu, beberapa waktu lalu, menyelenggarakan sosialisasi 4 pilar kebangsaan kepada sekitar seratus warga Kabupaten Asahan, Sumatra Utara, yakni Pancasila, UUD 1945, Bhineka Tunggal Ika dan dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Badikenita dalam keterangan tertulisnya kepada medanbisnisdaily.com, Selasa (19/3/2019), mengatakan, di antara peserta ada yang mengungkapkan keprihatinannya atas lunturnya nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari saat ini, terutama oleh kalangan generasi muda (milenial).
Menanggapi pernyataan tersebut, Badikenita menyatakan sejumlah variabel yang merupakan sumber masalah. Misalnya, sikap paling benar sendiri. Tanpa disadari bisa memecah belah masyarakat dan lahirnya berbagai konflik baru.
Penyebab lain, leluasanya budaya asing masuk ke Indonesia dan diserap kalangan usia muda. Mereka merasa lebih bangga dengan budaya asing yang berisi beragam ideologi dari pada budaya negeri sendiri.
"Nilai-nilai patriotisme atau kecintaan pada negeri sendiri yang belum maksimal, yang berpotensi menimbulkan konflik, penyalahgunaan kewenangan oleh kalangan tertentu di tengah-tengah masyarakat," tegas Badikenita yang juga berprofesi sebagai akademisi dan pengusaha ini.
Kedisiplinan masyarakat yang masih terbilang lemah, sistem musyawarah mufakat yang belum berjalan dengan baik serta pendidikan Pancasila yang bisa dikatakan minim merupakan penyebab lain.
Menanggapi pertanyaan tentang upaya agar Bhinneka Tunggal Ika dipegang secara kokoh oleh kalangan muda, Anggota DPD-RI ini menyebutkan adalah dengan cara menghindari pengaruh globalisasi yang dapat merusak. Dengan menerapkan falsafah Bhinneka Tunggal Ika, ideologi dari negara lain tidak akan mudah menggoyahkan kesatuan bangsa.
"Rakyat Indonesia sangat jamak dengan kekayaan seni budaya, bahasa, tradisi, suku dan agama. Tetapi sama-sama tidak rela negara ini diobrak-abrik oleh ideologi atau budaya bangsa lain," terangnya.
Sejumlah saran oleh Badikenita akan disampaikan kepada pemerintah. Di antaranya, pemerintah di level atas diharapkan memberikan contoh yang baik kepada bawahannya. Setiap pelanggar hukum harus ditindak tanpa melihat latar belakangnya.
"Dengan melaksanakan tugas-tugas kenegaraannya berdasarkan ideologi bangsa, maka tidak akan ada lagi tindak korupsi di Indonesia. Dengan demikian kesejahteraan masyarakat dapat diciptakan bersama-sama, bukan malah sibuk berebut kekuasaan dan saling menjatuhkan. Daerah tertinggal jadi lebih diperhatikan. Akhirnya NKRI lebih kuat, makmur serta sejahtera," ungkapnya.