Login • Lupa Password | Daftar segera dan nikmati pemasangan iklan baris secara gratis! |
Medanbisnisdaily.com-Medan. Wakil Gubernur Sumatera Utara, Musa Rajekshah (Ijeck), menegaskan agar semua Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemprov Sumut segera menggunakan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).
Dia mengatakan SPBE untuk mewujudkan kinerja yang efisien, efektif, transparan dan akuntabel serta meningkatkan kualitas pelayanan publik. Sehingga kinerja Pemprov Sumut berjalan baik dan berkualitas.
Sanksi administratif pun siap dijatuhkan jika masih ada OPD yang belum menggunakan SPBE pada tahun 2019. Hal itu disampaikan Ijeck pada acara penyerahan hasil evaluasi SPBE 2018 oleh Wakil Presiden RI Jusuf Kalla, di Hotel Bidakara Jakarta, Kamis (28/3/2019).
Ijeck mengatakan telah menginstruksikan OPD menerapkan SPBE bahkan sejak awal 2019. Sebab sebelumnya pemerintah pusat sudah mengintruksikan penggunaan sistem pemerintahan berbasis elektronik ke seluruh tanah air.
Oleh karena itulah, Pemprov Sumut menergetkan tahun 2019 ini, SPBE sudah harus berjalan di seluruh OPD. "Misalnya penerapan sistem pembayaran tunai, bila ada OPD yang belum melakukannya maka akan ada sanksi admistrasi," tegasnya lagi.
Sebelumnya, Wakil Presiden RI, Jusuf Kalla menjelaskan penerapan SPBE merupakan keharusan, bukan pilihan. Karena itu jangan ditunda-tunda lagi. Menurut Wapres, persoalan yang harus segera diselesaikan oleh instansi pemerintah adalah integrasi SPBE.
Sebagai contoh, Wapres menunjuk Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). "Kalau mau membangun jalan, bisa langsung terintegrasi dengan Bappenas hingga ke Pemda," ujarnya.
Sementara itu, Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Syafruddin, menyampaikan pelaksanaan kegiatan SPBE ditujukan untuk mengetahui capaian kemajuan pelaksanaan SPBE pada instansi pusat dan daerah.
Tujuan lainnya, sebut Syafruddin, memberikan saran perbaikan untuk penyelenggaran kualitas pelaksanaan SPBE pada instansi pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
Hadir juga pada acara tersebut Menteri Dalam Negeri, Tjahyo Kumolo, Menteri Agama RI Lukman Hakim Saifuddin,serta para kepala daerah provinsi dan kabupaten/kota se-Indonesia.