Login • Lupa Password | Daftar segera dan nikmati pemasangan iklan baris secara gratis! |
Medanbisnisdaily.com-Balige. Hasil kunjungan reses Anggota DPRD Daerah Pemilihan (Dapil) V Kabupaten Toba Samosir(Tobasa) tentang LKPj Bupati Tahun Anggaran (TA) 2018 membawa segudang temuan dan membutuhkan klarifikasi dari satuan kerja.
Ketua tim kunjungan, Wilson Pangaribuan, dalam konfrensi pers di Ruang Rapat Mini, Gedung DPRD Tobasa, Senin(6/5/2019), mengatakan, realisasi anggaran di Pemkab Tobasa TA 2018 cukup mendapat perhatian, khususnya di wilayah desa terpencil.
"Kunjungan pertama kami temukan realisasi anggaran DAK Pendidikan di SMPN 2 Lumbanrau Barat. Kunjungan pertama pada bulan Maret 2019 masih tahap pengerjaan namun realisasi anggaran 100 persen di akhir tahun," ujarnya.
Kedua, untuk Dinas PUPR banyak proyek jalan dengan anggaran antara Rp 150 juta - Rp 1 miliar saat ini sudah dalam keadaan rusak parah juga untuk Dinas Perkim, pembangunan sanitasi air bersih banyak tidak berfungsi.
"Pembangunan seperti apa yang kita harapkan. Apakah hanya sebatas tertulis lalu dibayarkan 100 persen tetapi fungsinya tidak ada," sebut Wiilson Pangaribuan.
Pernyataan senada juga disampaikan Wakil ketua tim, Liston Hutajulu ST. Pada kunjungan selama 10 hari di Dapil V Tobasa, sangat menyentuh perhatian karena Dinas Pertanian dalam realisasi bantuan ternak kerbau dan ternak babi kepada masyarakat, tidak dapat ditemukan secara pasti siapa penerimanya dan berapa jumlah bantuannya.
"Ini bukan mengada-ada. Bantuan ternak kerbau sebanyak 13 ekor hanya dapat kami temukan 3 ekor. Sisa dan bantuan lainnya kemana kami cari? Sebab utusan dinas tidak memahami dan menguasai tupoksinya," ucap Liston Hutajulu yang diamini 2 rekannya, Pandapotan Pardosi dan Tomi Amran Simanjuntak.
Liston mengatakan, atas temuan realisasi anggaran yang menjadi pertanyaan sekaligus akan dijadikan sebagai temuan, maka akan dibawa dalam Paripurna LPj Bupati. "Silakan ikuti rapat paripurna, semua temuan di seluruh OPD termasuk Dinas Kesehatan, Koperindag dan PMD akan dibuka secara lebar," katanya. Dia pun berharap Kadis PMD supaya dievaluasi, karena pengelolaan dana desa yang asal-asalan.