Login • Lupa Password | Daftar segera dan nikmati pemasangan iklan baris secara gratis! |
Medanbisnisdaily.com-Jakarta. Ikatan Dokter Indonesia (IDI) menyebut kelelahan bukan faktor utama ratusan petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) meninggal. IDI akan membentuk tim peneliti untuk membuat rekomendasi kepada pemerintah.
"Kelelahan bukan penyebab langsung, jadi salah satu faktor pemicu dan pemberat," ucap Ketua Umum Pengurus Besar IDI, Daeng M Faqih saat membacakan kesimpulan diskusi soal banyaknya KPPS yang meninggal di Kantor PB IDI, Menteng, Jakata Pusat, Senin (13/5/2019).
Faqih menduga anggota KPPS yang meninggal memiliki riwayat penyakit atau sedang dalam kondisi sakit. Kelelahan memberatkan kondisi kesehatan petugas KPPS.
"Kesimpulan dari diskusi itu, bukan penyebab langsung, hanya salah satu faktor. Yang itu men-triger, maupun memperberat penyakit tertentu, penyakit itu yang menyebabkan kematian, bukan kelelahan. Misalkan dia kelelahan dicampur faktor lain, terjadi gangguan jantung, gangguan jantung itu yang menyebabkan," ucap Faqih kepada wartawan di lokasi.
Selain itu, IDI akan membuat tim kecil untuk meneliti gejala meninggalnya ratusan KPPS. Tercatat selama Pemilu 2019, total ada 469 petugas KPPS yang meninggal dunia per Jumat (10/5). Petugas KPPS yang dilaporkan sakit berjumlah 4.602 orang. Jadi total petugas yang sakit dan meninggal sebanyak 5.071 orang.
"(Tim) internal, kita hanya melakukan penelitian karena kita bedakan penelitian dan investigasi. Investigasi itu lembaga yang berwenang lembaga negara yang berwenang. Penelitian kita bisa sebagai lembaga profesi melakukan lembaga penelitian," ucap Faqih.
Hasil penelitian akan diberikan kepada pemerintah dan lembaga terkait. Sehingga, bisa menjadi acuan evaluasi sistem Pemilu 2019.
"Rekomendasi itu yang akan kami sampaikan setelah penelitian. Di awal melihat beberapa hal misal, kemarin kurang rapi persyaratan untuk pemeriksaan kesehatan, tapi kurang rapi, ada serahkan ada tidak. Pemeriksaan kesehatan se-level apa?" ucap Faqih.
"Kita hanya sampaikan rekomendasi. Ahli politik dan ahli pemilu memikirkan sistem kerja seperti apa yang baik supaya kejadian seperti itu tidak terjadi," imbuhnya.(dtc)