Login • Lupa Password | Daftar segera dan nikmati pemasangan iklan baris secara gratis! |
Medanbisnisdaily.com-Medan. Gubernur Sumatra Utara, Edy Rahmayadi, menyampaikan pendapatnya soal rencana demo massa pendukung Prabowo-Sandi pada 22 Mei ke KPU-RI di Jakarta sebagai protes atas dugaan kecurangan Pemilu Serentak 2019. Meski tidak melarang warganya ke Jakarta karena hak menyampaikan pendapat dilindungi Undang-undang, namun mantan Pangdam I/BB ini tidak sependapat dengan rencana sejumlah warga Sumut itu.
"Pelaksanaannya kan tanggal 22 pengumuman, ada orang yang berpartisipasi dengan kepentingannya masing-masing. Untuk itu saya berharap janganlah begitu, mari kita tunggu hasil ini dengan tenang, karena semakin kita ricuh, semakin kita tidak menyelesaikan masalah. Masalah bangsa ini rumit," ujar Edy.
Hal itu dikatakannya menjawab wartawan usai dirinya bersama Forkopimda Sumut memimpin diskusi publik pemecahan isu-isu aktual pasca Pemilu serentak 2019 di Aula Raja Inal Siregar, Kantor Gubsu, Jalan Diponegoro Medan, Senin (20/5/2019).
Diskusi diikuti sejumlah tokoh masyarakat, tokoh agama serta pimpinan Parpol di Sumut. Kepala BIN Daerah Sumut, Brigjen TNI Ruruh A Setyawibawa, memaparkan kemungkinan munculnya potensi-potensi rusuh di Sumut. Namun secara umum situasi di Sumut saat ini aman dan terkendali.
Gubernur Edy mengatakan, tidak tertutup kemungkinan terjadi kekurangan-kekurangan dalam penyelenggaraan Pemilu Serentak 2019. Namun Edy memita agar masyarakat tenang menyikapinya. "Ada kekurangan di sana-sini, sikapi dengan dewasa, evaluasi dan ke depan kita perbaiki," imbau Gubernur
Tetapi pada 22 Mei 2019, sebut gubernur, agar menyerahkan sepenuhnya kepada lembaga yang berkompeten, yakni KPU. "Rakyat tenang, tetapi tetap menyimak berjalannya hari-hari terakhir pengumuman tanggal 22 yang akan datang," sebutnya.
Pantauan wartawan, hanya beberapa perwakilan pimpinan Parpol di Sumut yang hadir pada diskusi itu, diantaranya Nasdem, Golkar, Hanura dan PKB. Begitu pun, Gubernur Edy optimis tidak ada gejolak menghadapi penetapan hasil 22 Mei nanti.
Salman Ginting dari Nasdem mengusulkan perlunya kesepakatan bersama antara Forkopimda, para tokoh dan pimpinan Parpol untuk dapat bersikap tenang dan dewasa menghadapi hari-hari penghitungan suara.
Hal senada juga dikatakan Rolel Harahap dari Golkar. "Yang ingin kita sepakati adalah antisipasi pasca Pemilu 2019, keterlambatan rekapitulasi penghitungan suara di KPU Sumut mempunyai hikmah, paling tidak persoalan yang terjadi di tingkat kecamatan dan kabupaten/kota bisa terselesaikan karena sesungguhnya persoalan itu, itu yang membuat terlambat. Kami sarankan bahwa forum ini menjadi forum strategis untuk menghimbau semua pihak menjaga kondusifitas," pungkas Rolel.