Login • Lupa Password | Daftar segera dan nikmati pemasangan iklan baris secara gratis! |
Medanbisnisdaily.com-Tarutung. Ruas-ruas jalan rusak berstatus milik provinsi di Kabupaten Tapanuli Utara, disampaikan Bupati Taput, Nikson Nababan, kepada Gubernur Sumatra Utara, Edy Rahmayadi, di Sopo Partungkoan Tarutung, Rabu (12/6/2019).
Saat itu, Gubernur Edy dan istrinya, Nawal Lubis, didampingi sejumlah pimpinan OPD Sumut, melakukan kunjungan kerja (Kunker) di Tapanuli Utara. Ini adalah kunker perdana Edy Rahmayadi ke Taput dalam kapasitasnya sebagai Gubernur Sumut.
Salah satu yang diusulkan Bupati Nikson agar ditangani segera adalah perbaikan jalan rusak ruas Jalan Pangaribuan-Garoga, khususnya di titik jalan rusak parah di Kecamatan Garoga, tepatnya di Desa Sibaganding, Padang Siandomang, Aek Tangga, hingga Desa Garoga Sibargot.
Di ruas jalan Pangaribuan-Garoga itu juga, terdapat longsor jalan, tepatnya di Desa Najumambe, Pangaribuan. Longsor yang belum ditangani dan kondisinya semakin parah itu, mengancam putusnya akses dari dan menuju Pangaribuan-Garoga.
Sebagaimana diketahui, jalan rusak Garoga sudah lama terjadi. Namun sayangnya, selama ini lamban ditangani provinsi. Penanganannya mulai diseriusi secara bertahap pada tahun anggaran 2017 dan 2018. Tahun 2019, Pemprov Sumut hanya memperbaiki 2 km saja.
"Bapak Gubernur, ada sekitar 200 kilometer lebih jalan Provinsi yang ada di Taput dan banyak yang dalam keadaan tidak layak. Apalagi sepanjang Tarutung, Sipahutar, Pangaribuan sampai Garoga. Ditambah satu jembatannya sudah hampir rubuh. Kami menyampaikan permohonan agar dilakukan perbaikan," ujar Nikson.
Selain jalan rusak Garoga, Bupati Nikson juga menyampaikan usulan agar Pemprov Sumut dapat mengkoneksikan Tapanuli Utara-Labuhan Batu melalui pembangunan infrastruktur jalan penghubung Garoga ke Labuhan Batu.
Nikson yang kompak bersama Wakil Bupati Taput, Sarlandy Hutabarat, menjamu kehadiran gubernur itu, menambahkan bahwa salah satu fokus Pemkab Taput di bawah kepemimpinannya saat ini adalah pembangunan di sektor infrastruktur.
Menurutnya, dengan volume jalan yang lebih panjang dibandingkan kabupaten hasil pemekaran dari Taput, pihaknya membutuhkan bantuan dana untuk dapat mengatasi sejumlah perbaikan infrastruktur tersebut.
"Kami mohon, agar Bantuan Keuangan Provinsi Sumatra Utara (BKPSU) untuk Taput ada tahun mendatang dapat ditambah agar kami bisa selesaikan persoalan infrastruktur ini," katanya.
Selain fokus dalam infrastruktur, Bupati Nikson juga menyampaikan salah satu visi Pemkab menjadikan daerah Taput sebagai lumbung pangan dan juga fokus dalam meningkatkan sektor pertanian.
"Tiap tahun Pemkab mendorong menambah luas lahan produktif. Pupuk bayar pasca panen diberikan kepada petani. Alsintan juga. Kami juga siapkan lelang cabe dan menampung anggaran untuk jaminan harga. Cuma kami ingin ada bantuan cold storage. Apabila harga pertanian turun di pasar, Pemkab dapat menampung dan menyimpannya sementara di cold storage hingga harga di pasar membaik," sebut bupati.
Selain itu, telah dilaksanakan pendidikan gratis. "Kemudian pasar lelang pertanian pupuk bersubsidi bayar pasca panen dan terus giat berupaya dalam peningkatan pendidikan dan kesehatan. Untuk itu kami butuh perhatian penambahan dana dari pemerintah provinsi," ujar Bupati.
Nikson menambahkan, Pemkab Taput telah merasakan perhatian pemerintah provinsi selama ini. "Namun kami selalu berharap untuk lebih ditambah pada tahun ini dan tahun yang akan datang," tambah Bupati.
Nikson juga menyampaikan permohonan kepada Gubernur agar memperbaiki kesalahan nomenklatur penyerahan aset RSUD Tarutung dari Pemprovsu kepada Pemkab Taput yang penyerahannya dilakukan pada belasan tahun yang lalu.
"Dengan perbaikan surat penyerahan asset itu, maka akan lebih mengesahkan aset RSU Tarutung adalah milik Pemkab Taput dan kami dapat melakukan pengembangan hingga bertaraf internasional," ungkapnya.
Bupati juga menyampaikan arah pelaksanaan pembangunan Taput serta memaparkan visi-misi pemerintahannya. "Pada kesempatan ini kami menyampaikan proposal kepada Bapak Gubernur yang merupakan usulan prioritas pembangunan dalam mendukung mewujudkan visi Tapanuli Utara," ujar Nikson mengakhiri seraya menyerahkan proposal kepada Gubernur Edy.
Usai menerima proposal usulan prioritas itu, Gubernur Sumut Edy Rahmayadi menyampaikan pentingnya persamaan persepsi dalam pembangunan. Gubenur mengajak agar menjadikan perbedaan-perbedaan yang ada sebagai modal dalam mencapai kesejahteraan masyarakat.
Gubernur Edy juga berharap adanya koordinasi antara OPD kabupaten dengan OPD provinsi. Menurutnya, sudah menjadi tanggup jawab dirinya sebagai Gubernur untuk memakmurkan dan mensejahterakan seluruh masyarakat Sumut, termasuk masyarakat Taput.
"Saya juga berharap seluruh aparatur negara selalu memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat, jangan malah membenani masyarakat. Kita harus bersama membangun Sumatera Utara," pungkas Gubernur Edy.
Hadir juga pada kesempatan itu, Ketua DPRD Taput, Poltak Pakpahan, Dandim 0210/TU Letkol Inf Rico Julyanto Siagian, Kapolres Taput AKBP Horas M Silaen, para pimpinan OPD, Camat, Kepala Desa, Babinsa, Babinkantipmas, para Kepala Sekolah SD-SMP serta para tokoh agama dan tokoh masyarakat.