Login • Lupa Password | Daftar segera dan nikmati pemasangan iklan baris secara gratis! |
Medanbisnisdaily.com - Medan. Disebutkan akan didatangi warga yang berdemonstrasi terkait keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) soal sengketa hasil Pilpres 2019, Kamis (27/6/2019), saat ini ratusan aparat gabungan berbagai kesatuan bersiaga untuk mengamankan kantor DPRD Sumatera Utara, Jalan Imam Bonjol, Medan. Terdiri atas pasukan Sabhara dan Brimob Polda Sumut, Paskhas (TNI AU), Marinir (TNI AL) serta yang lainnya.
Di bawah komando Kapolresta Medan, Kombes Dadang Hartanto, seluruh pasukan dikoordinasikan, terutama guna mencegah kemungkinan terjadinya kerusuhan atau tindak anarkis oleh peserta demo.
Oleh Dadang disebutkan bahwa warga yang mengikuti demonstrasi adalah masyarakat sebagaimana polisi yang juga warga negara Indonesia. Harus dilindungi dan tidak boleh diperlakukan dengan tindakan yang menyalahi hukum.
"Diperkirakan jumlah massa yang berdemonstrasi sebanyak 700 orang, dengan titik kumpul di Mesjid Raya Al-Mahsun akan bergerak seusai Sholat Dhuhur," tegas Dadang.
Diinstruksikannya, tidak boleh satupun dari aparat ada yang anggap remeh terhadap jumlah massa yang datang. Tetap harus bersiaga mengantisipasi terjadinya perusakan, pelemparan, pembakaran atau tindakan anarkis lainnya. Juga mencegah adanya ujaran kebencian serta SARA yang bisa menimbulkan perpecahan warga.
"Tidak boleh ada yang bertindak di luar kendali saya sebagai pimpinan," ungkap Dadang.
Sebagaimana informasi yang beredar melalui aplikasi percakapan WhatsApp di berbagai grup, kelompok warga yang akan berdemonstrasi menamakan diri Gerakan Kakek Nenek Peduli Keadilan.
Ratusan pasukan yang bersiaga untuk mengamankan demonstrasi dilengkapi berbagai jenis peralatan pengendali massa, seperti, kendaraan pengurai massa, water cannon, senjata gas air mata dan sebagainya.