Login • Lupa Password | Daftar segera dan nikmati pemasangan iklan baris secara gratis! |
Medanbisnisdaily.com - Medan. Para inisiator pembentukan Provinsi Sumatra Tenggara terus bergerak dalam upaya menggolkan terbentuknya daerah otonomi baru di Provinsi Sumatra Utara. Bersama Sutrisno Pangaribuan sejumlah anggota DPRD Sumut lainnya siang ini, Kamis (18/7/2019), mereka akan mendatangi Badan Perencana Pembangunan Nasional (Bappenas) dan Kantor Staf Presiden (KSP).
Kata Sutrisno yang merupakan Ketua Komisi D DPRD Sumut kepada medambisnisdaily.com, kedatangan mereka ke Bappenas dan KSP sudah dijadwalkan. Yang ikut bersamanya adalah Burhanuddin Siregar (PKS), Fahrizal E Nasution (Hanura), Robi Agusman Harahap (PKPI), Ahmadan Harahap (PPP), Aripay Tambunan (PAN) dan Darwin Lubis (PPP).
"Ke Bappenas kaitannya adalah dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional. Apakah draft RPJMN sudah mengakomodasi pembentukan daerah otonomi baru provinsi," tutur Sutrisno yang berasal dari PDI Perjuangan.
Kepada Bappenas, terangnya, perlu diberitahu sejak awal agar pembentukan Provinsi Sumteng diakomodir di dalam RPJMN mendatang.
Sedangkan tujuan kedatangan ke KSP adalah guna mempercepat informasi pembentukan Provinsi Sumteng sampai ke Presiden Joko Widodo.
Seperti diketahui dalam beberapa bulan terakhir desakan agar Provinsi Sumteng terbentuk kembali mencuat. Sebelumnya pada 2011 desakan serupa telah dilakukan. Sudah dilakukan kajian komprehensif, sudah terdapat dukungan para kepala daerah kabupaten/kota yang tergabung didalamnya serta sudah dibicarakan di rapat paripurna DPRD Sumut. Namun langkah tersebut terhenti karena pemerintah pusat menetapkan kebijakan moratorium terhadap pembentukan DOB.
Kabupaten/kota di wilayah Tapanuli bagian Selatan direncanakan masuk ke dalam provinsi Sumteng. Diantaranya; Tapanuli Selatan, Mandailing Natal, Padang Lawas, Padang Lawas Utara dan Padang Sidimpuan.
Oleh Ketua DPRD Sumut, Wagirin Arman, dan Gubernur Sumut, Edy Rahmayadi, keduanya sudah mengungkapkan dukungannya terhadap pembentukan provinsi baru ini.
"Kalau tujuannya untuk kesejahteraan rakyat, kenapa tidak," kata Edy dalam satu kesempatan ketika diminta tanggapannya seusai bertemu para inisiator beberapa waktu lalu.