Login • Lupa Password | Daftar segera dan nikmati pemasangan iklan baris secara gratis! |
Medanbisnisdaily.com-Medan. Ribut-ribut soal Keramba Jaring Apung (KJA) di Danau Toba bukannya tidak direspon Pemprov Sumut. Wakil Gubsu, Musa Rajekshah, mengatakan, pihaknya sudah berkali-kali menyampaikan hal itu kepada pemerintah pusat.
Ijeck, sapaan akrab Musa Rajekshah, menyebutkan dalam rapat kabinet terbatas di Istana Negara belum lama ini, Gubernur Sumut, Edy Rahmayadi, menyampaikan agar pusat menertibkan limbah industri dan limbah lainnya, termasuk KJA, dari Danau Toba.
"Sebab yang punya wewenang untuk menertibkan adalah pemerintah pusat, karena izinnya diberikan pemerintah pusat," kata Ijeck, menjawab wartawan di Medan, Rabu (31/7/2019).
Kemudian, dirinya dalam Rakor Percepatan Pembangunan Danau Toba di Kantor Kemenko Kemaritiman belum lama ini, juga menyampaikan hal yang sama. Menurut Ijeck, sudah seharusnya air maupun kawasan wisata Danau Toba bersih dari limbah.
"Artinya kita (Pemprov Sumut) juga mendesak pemerintah pusat untuk menertibkan KJA di Danau Toba dan limbah-limbah industri lainnya," ujar Ijeck.
Dia mengatakan, Pemprov Sumut tidak sembarangan dalam hal penertiban limbah Danau Toba. Namun harus juga disesuaikan sesuai kewenangan yang dimiliki. Namun kewenangan itu sangat terbatas.
Karenanya dalam penertiban KJA itu, tambah Ijeck, pihaknya harus melihat kemauan masyarakat dulu dan termasuk kajiannya seperti apa perusahaan yang diduga merusak lingkungan di kawasan Danau Toba tersebut.
"Kalau memang perusahaan itu merusak lingkungan Danau Toba sekitarnya, pasti kita merekomendasikan perusahaan itu ke pemerintah pusat untuk ditutup. Sebab perizinan perusahaan di kawasan Danau Toba itu ada di pemerintah pusat," katanya.
Menurut dia, kalau ada kajian yang menyatakan perusahaan di sekitar Danau Toba merusak lingkungan sangat besar, maka Pemprov Sumut sudah pasti merekomendasikan perusahaan itu untuk segera ditutup.
"Karena dampak lingkungannya ke masyarakat sekitar. Apalagi kawasan Danau Toba kini menjadi proyek pariwisata nasional, makanya masalah lingkungan ini sangat penting," katanya mengakhiri.