Login • Lupa Password | Daftar segera dan nikmati pemasangan iklan baris secara gratis! |
Medanbisnisdaily.com - Medan. Terkait proses lelang jabatan untuk posisi setingkat Eselon II (kepala dinas, kepala biro, kepala badan dan asisten) di lingkungan Pemprov Sumatera Utara yang kini masih berlangsung, Wakil Ketua Komisi A DPRD Sumut, Brillian Moktar, menyampaikan pandangan sinis. Dia tidak percaya bahwa figur-figur terpilih akan bisa membuat Sumut bermartabat.
Berkaca pada proses lelang jabatan yang pernah terjadi dimasa Syamsul Arifin, Gatot Pujo Nugroho dan Erry Nuradi sebagai Gubernur Sumut, Brillian menyebutkan tidak ada bedanya dengan yang dilakukan Edy Rahmayadi saat ini. Polanya sama. Dari tiga nama yang diajukan panitia seleksi untuk dipilih salah satunya menjadi pejabat terpilih, pasti akan ada satu nama yang dipaksakan masuk. Nama itulah yang nantinya akan dipilih gubernur.
"Jadi yang terpilih itu nanti tidak lebih karena faktor like or dislike saja, bukan karena kepandaian atau profesionalismenya lebih baik. Bukan pula karena track record-nya lebih unggul dan menjanjikan," terang Brillian yang berasal dari PDI Perjuangan menjawab medanbisnisdaily.com, Senin (5/8/2019).
Lelang jabatan di lingkungan Pemprov Sumut, paparnya, apakah Eselon I, Eselon II atau BUMD, sekalipun melalui tahapan pengujian fit and proper test, sering yang menjadi pertimbangan pokok adalah faktor kepercayaan. Bukan soal track record. Seperti yang pernah dilakukan Gatot Pujo Nugroho beberapa tahun lalu ketika hendak memilih direksi Bank Sumut. Dia memaksakan satu nama yang dia percaya agar dipilih, namun kemudian menimbulkan kericuhan.
"Kita mau meningkatkan kinerja pemerintah berdasarkan kepercayaan atau track record," ujarnya.
Jika gubernur berkeinginan tampil pemimpin yang baik dan qualified serta mampu meningkatkan pendapatan asli daerah, dijelaskan Brillian haruslah yang benar-benar rekam jejaknya baik. Tidak sekedar bisa dipercaya agar rahasianya tidak bocor.
Mengutip falsafah manajemen yang dianut mantan pemimpin China, Deng Xiaoping, Brilian menyatakan tidak perlu kucing buta, kucing polos atau kucing belang, yang penting bisa menangkap tikus. Jangan seperti Gatot yang pernah menetapkan kepala dinas yang sudah berstatus tersangka.
"Selama sepuluh tahun saya menjadi anggota DPRD Sumut di Komisi A yang membidangi pemerintahan, bermitra dengan empat gubernur; Syamsul Arifin, Gatot Pujo Nugroho, Erry Nuradi dan Edy Rahmayadi, kebanyakan kepala dinas (SKPD) yang terpilih karena angkat telor," tegasnya.