Login • Lupa Password | Daftar segera dan nikmati pemasangan iklan baris secara gratis! |
Medanbisnisdaily.com - Medan. Sudah berusia hampir empat tahun, namun publik belum melihat hasil kerja yang signifikan dari Badan Pelaksana Otorita Danau Toba (BPODT). Seharusnya badan yang didirikan berdasarkan Peraturan Presiden tahun 2016 berada di posisi terdepan mengakselerasi pengembangan dan pembangunan Danau Toba demi menjadi destinasi wisata kelas dunia. Akan tetapi yang terjadi belum seperti itu.
Demikian halnya Badan Pelaksana Geopark Kaldera Toba (BPGKT) yang oleh pemerintah didirikan guna mendorong agar secepatnya kawasan Danau Toba yang berada di delapan kabupaten masuk ke dalam Global Geopark UNESCO, harapan itu belum terwujud. Sudah bertahun-tahun hingga sekarang GKT tidak kunjung diakui UNESCO bergabung ke dalam taman bumi dunia.
Atas kondisi tersebut Komisi B DPRD Sumatera Utara dalam rapat dengar pendapat, Selasa (6/8/2019), mengungkapkan kekecewaannya. Hadir dalam rapat yang dipimpin Robby Anangga (ketua) tersebut Dinas Pariwisata sebagai institusi yang terkait dengan BPGKT dan BPODT.
Kata anggota Komisi B, Richard Sidabutar (Gerindra), begitu besarnya perhatian Presiden Jokowi terhadap pengembangan dan pembangunan Danau Toba akan tetapi tidak sejalan dengan apa yang dilakukan BPGKT dan BPODT. Terlebih kepada BPODT, cukup besar otoritas yang diberikan sesuai dengan Perpres.
Dalam kaitan itu, terhadap rencana Jokowi yang akan menggelontorkan dana sebesar Rp 2,4 triliun tahun depan, dikhawatirkan hal itu belum akan membawa manfaat signifikan bagi akselerasi pengembangan Danau Toba jika tidak lebih dahulu dilakukan terhadap manajemen BPODT.
"Diminta kepada pemerintah pusat melalui Menteri Pariwisata agar melakukan evaluasi terhadap BPODT, agar badan dengan otoritas besar untuk pengembangan Danau Toba itu bisa menciptakan kemajuan yang signifikan ke depan," tegas Richard.
Akan halnya BPGKT yang dibentuk Pemprov Sumut, diminta kepada Gubernur Edy Rahmayadi melakukan evaluasi. Badan ini dipimpin oleh Hidayati yang juga Kepala Dinas Pariwisata Sumut sebagai general manajer.
"Kami meminta agar BPODT dan BPGKT keduanya dievaluasi segera. Agar kita tidak kehilangan momentum di mana pemerintah pusat memberi perhatian sangat besar membangun Danau Toba menuju pariwisata kelas dunia," ungkap Richard.