Login • Lupa Password | Daftar segera dan nikmati pemasangan iklan baris secara gratis! |
Medanbisnisdaily.com-Medan. Aktivis Kelompok Studi Pengembangan dan Prakarsa Masyarakat (KSPPM), Suryati Simanjuntak, mengkritik pengembangan pariwisata Kawasan Danau Toba (KDT) yang tidak berpihak kepada masyarakat. Menurutnya, sejauh ini masyarakat tidak dilibatkan dalam pengembangan wisata KDT. Orang-orang yang tinggal di luar KDT, termasuk pemerintah pusat, merasa lebih tahu apa yang diperlukan masyarakat. Sifat arogansi ini sebuah sikap yang merendahkan harkat masyarakat di KDT.
"Cara berpikir pemerintah sudah salah. Juga orang-orang Batak yang tinggal di Jakarta yang punya kekuasaan. Mereka memaksakan pikirannya dengan dalih seolah-olah untuk memajukan ekonomi masyarakat lewat pariwisata. Padahal yang dilakukan sama sekali tidak ada tujuannya untuk masyarakat," kata Suryati saat menjadi pembicara dalam diskusi publik "Menagih Janji Pemerintah Menutup Perusahaan Perusak Danau Toba" oleh Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI) Medan, di Aula PKM GMKI Medan, Jalan Iskandar Muda, No 107A, Medan, Kamis sore (8/8/2019).
"Apa sebenarnya masalah orang Batak yang tinggal di KDT? Kalau dulu katanya kemiskinan, lalu didatangkan industri. Bukannya masyarakat tambah sejahtera, yang ada kerusakan lingkungan. Sekarang dikembangkan pariwisata. Padahal yang namanya pariwisata tujuannya jelas untuk devisa. Sedangkan devisa itu untuk negara, bukan masyarakat. Jadi pengembangan wisata KDT ini sebenarnya untuk siapa?" tanya Suryati.
Mantan Direktur KSPPM ini juga mengkritisi program pemerintah yang ingin menciptakan 10 Bali baru di Indonesia, termasuk di KDT. Ia mempertanyakan hal-hal baik Bali sehingga harus dipindahkan ke KDT.
"Sekarang Bali krisis air dan sampah. Tanah masyarakat juga banyak yang terjual kepada orang luar. Apakah ini yang disebut satu kemajuan?" tanya Suryati.
Pembicara lainnya, Manambus Pasaribu, menyesalkan sikap pemerintah yang tak juga menutup perusahaan perusak KDT. Padahal di sisi lain, kerusakan KDT bertentangan dengan konsep pariwisata. Sekretaris Eksekutif Perhimpunan Bantuan Hukum dan Advokasi Rakyat Sumatera Utara (Bakumsu) ini melihat anomali pemerintah. Di satu sisi mau memajukan pariwisata, tapi di sisi lain membiarkan perusahaan perusak KDT tetap beroperasi.