Login • Lupa Password | Daftar segera dan nikmati pemasangan iklan baris secara gratis! |
Medanbisnisdaily.com - Jakarta. Komisi D DPRD Sumatera Utara terus bergerilya ke berbagai lembaga pemerintahan guna mendesak penutupan usaha keramba jaring apung (KJA) atau budidaya ikan air tawar di Danau Toba. Yang dilakukan tak hanya perusahaan besar seperti PT Aquafarm Nusantara dan PT Suritani Pemuka (JAPFA), tetapi juga milik masyarakat yang diperkirakan jumlahnya lebih besar,
Siang ini, dipimpin Sutrisno Pangaribuan (ketua), Komisi D mendatangi Kementerian Koordinator Kemaritiman yang dipimpin Luhut Binsar Panjaitan sebagai menteri. Turut bersama mereka; pejabat Dinas Lingkungan Hidup Sumut, Bupati Karo, Terkelin Brahmana, organisasi kemasyarakatan Horas Bangso Batak serta pejabat lainnya dari Kabupaten Dairi.
Oleh anggota Komisi D, Layari Sinukaban, kepada tiga staf Kemenko Maritim yang memimpin pertemuan, disebutkan Perpres No. 81/2014 tentang rencana tata ruang kawasan Danau Toba ibarat makelar bagi perusahaan-perusahaan perusak Danau Toba semacam PT Aquafarm Nusantara. Zonasi KJA yang diatur didalamnya justru melegalkan Aquafarm dan perusahaan perusak Danau Toba lainnya untuk berusaha dan mencemari Danau Toba.
"Kami meminta agar disampaikan kepada Menteri Luhur agar Perpres 82/2014 dicabut agar tidak ada lagi KJA di Danau Toba," ujar Layari yang berasal dari Partai Demokrat.
Senada dengannya, Ketua Umum DPP HBB, Lamsiang Sitompul, menyatakan pencemaran terhadap Danau Toba oleh berbagai perusahaan sudah menjadikan danau yang semula disebut-sebut sebagai kepingan surga tersebut menjadi toilet raksasa. Disana atau kotoran hewan dan limbah rumah tangga, melengkapi limbah usaha KJA.
"Kami menginginkan Danau Toba kembali bersih demi terciptanya Danau Toba sebagai kawasan wisata kelas dunia, diminta Menko Kemaritiman membentuk tim terpadu penutupan PT Aquafarm Nusantara dan perusahaan lainnya serta penanggulangan dampak pencemaran," tegas Lamsiang.
Saat berita ini dituliskan, pertemuan Komisi D serta pejabat lainnya dari Sumut dengan tim Kemenko Maritim masih berlangsung.