Login • Lupa Password | Daftar segera dan nikmati pemasangan iklan baris secara gratis! |
Medanbisnisdaily.com-Medan. Gubernur Sumatra Utara, Edy Rahmayadi, menanggapi penolakan Kementerian Pekerjaan Umum dan Pekerjaan Rakyat (PUPR) atas rencana pembangungan jalan tol dan jalan layang (flyover) Medan-Berastagi. Orang nomor satu di Sumut itu mengaku masih optimis proyek tol dan jalan layang itu disetujui pemerintah pusat.
"Ah itu hanya tertunda saja," ujar Gubernur Edy menjawab wartawan usai pelantikan pejabat eselon II di Aula Raja Inal Siregar Lantai 2 Kantor Gubsu, Jalan Diponegoro Medan, Jumat (9/8/2019).
Menurut Edy, masih harus dibicarakan lagi lebih intens soal proyek infrastruktur tersebut. "Nggaklah, nggak. Proses itu. Saya kan sudah datang ke sana (Kementerian PUPR). Ini proses. Persoalannya ini uang negara. Inikan menyangkut APBN. Penundaan saja itu, waktu saja," katanya.
Dia pun yakin pada tahun anggaran mendatang, Pemprovsu tetap dapat mengusulkan lagi pembangunan jalan tol atau fly over Medan-Berastagi tersebut. Pemprovsu menurutnya harus tetap optimis memperjuangkan usulan yang menjadi kebutuhan masyarakat luas.
Sebelumnya, Kementerian PUPR menolak pembangunan jalan tol Medan-Berastagi maupun jalan layang sebagai alternatif. Sebagai pengganti adalah cuntilefer Bandar Baru. Sebesar Rp 80 miliar dana dipersiapkan tahun 2020 untuk pembangunan cuntilefer tersebut.
Setidaknya ada dua alasan pokok pembangunan jalan tol dan jalan layang Medan- Berastagi tidak dapat dilakukan. Pertama, luasnya hutan lindung yang dilalui. Pengurusan izinnya sangat rumit. Kedua, terdapat pipa tua yang mengalirkan cadangan kota Medan yang masih berfungsi.
Fakta tersebut terungkap pada pertemuan antara Komisi D DPRD Sumatera Utara dengan pihak kementerian yang diwakili staf ahli bidang keterpaduan pembangunan, Ahmad Gani, beserta jajarannya, Kamis (8/8/2019). Pertemuan yang turut dihadiri Bupati Karo, Terkelin Brahmana, Bupati Dairi, Edy Keleng Ate Berutu, Kepala Dinas PU Pakpak Bharat dan sebagainya itu berlangsung di Kantor Kementerian PUPR di Jakarta.
Gubsu sendiri sebelumnya menyambut baik konsep pembangunan jalan tol Medan-Berastagi. Rencana itu menurutnya dapat menjadi solusi kemacetan yang kerap terjadi pada jalur lintas yang menghubungkan tiga kabupaten/kota di Sumut.
"Ini sangat baik sekali, karena ini merupakan solusi untuk mengatasi kemacetan yang sering terjadi pada jalan tersebut," ujarnya saat menerima audiensi Ikatan Cendikiawan Karo (ICK) yang dipimpin Budi Sinulingga, di ruang kerjanya, Kantor Gubsu, Rabu (27/5/2019).
Selain itu, katanya, bila rencana ini bisa diwujudkan akan menjadikan masyarakat Kabupaten Karo lebih sejahtera. "Masyarakat Kabupaten Karo akan lebih sejahtera, karena hasil alamnya yang terkenal berupa sayuran dapat dijangkau dan disalurkan lebih cepat dengan perbaikan infrastruktur ini," katanya.
Karenanya, ia mengajak kepada ICK untuk segera menyusun konsep jalan tol terkait solusi kemacetan tersebut. "Mari kita bersatu, Pemprovsu punya anggaran. Apa yang bisa kita lakukan dengan anggaran ini dan apa yang bisa para cendikiawan gambarkan tapi riil, bukan seremonial," katanya menambahkan Pemprovsu akan menindaklanjuti akan rencana tersebut.
Terkait rencana pembangunan infrastruktur yang menghubungkan Kota Medan dan Kabupaten Karo tersebut, Dinas Perhubungan Sumut sudah menegaskan bahwa belum prioritas dilakukan saat ini. Untuk mengatasi kemacetan dan kepadatan lalu lintas pada ruas Medan-Berastagi, mulai tahun depan fokus pelebaran jalan akan dilakukan di beberapa titik pada ruas dimaksud.
"Memang kita sudah ada rencana jangka pendek dan menengah untuk mengantisipasi semakin padatnya ruas Medan-Berastagi ini. Salah satu rencana yang sudah dimasukkan adalah pelebaran jalan," kata Kepala Bidang Pengembangan dan Perkeretaapian Dishub Sumut, Agustinus Panjaitan, akhir Juni 2019.
Agustinus mengatakan usulan program tersebut dibahas pada Musrembang 2020 di Jakarta, dimana tidak ada usulan terkait pembangunan jembatan layang maupun jalan tol yang dibahas di Sumut, termasuk ruas Medan-Berastagi.
"Kalau jalan tol, kita memang belum sampai ke situ. Ada beberapa titik waktu itu kita usul untuk di shotcut (jalan lurus) seperti PDAM Tirtanadi, sebab topografi yang sekarang memang menghambat pergerakan. Kalau itu sudah kita bahas. Tapi kalau tol belum," katanya.
Menurutnya, program tersebut mulai ada penanganan pada 2020. Kongkritnya apakah masih bikin spot-spot untuk jalan lurusnya, ia kurang tahu. "Namun sudah ada penanganan (di 2020). Kalau semua dilebarkan juga tidak mungkin, jadi ada beberapalah. Kayak PDAM Tirtanadi, jika ditarik garis lurusnya justu malah mengganggu. Kita berharap 2020 sudah ada penanganan dan memberi manfaat untuk lalu lintas sekitar situ," pungkasnya.