Login • Lupa Password | Daftar segera dan nikmati pemasangan iklan baris secara gratis! |
Medanbisnisdaily.com - Medan. Berharap pada periode kedua pemerintahan Presiden Joko Widodo, 2019-2024, pembentukan Provinsi Tapanuli dapat terwujud, para anggota DPRD Sumatera Utara yang berasal dari daerah pemilihan 9 (meliputi Kabupaten Samosir, Toba Samosir, Tapanuli Utara, Humbang Hasundutan, Tapanuli Tengah dan Kota Sibolga), bergerilya dengan mendatangi berbagai institusi pemerintahan di Jakarta. Guna berkonsultasi sekaligus berharap dukungan.
Pekan lalu, selama dua hari berturut-turut (8-9/8/2019), giliran Komisi II DPR RI dan Kemenko Maritim yang didatangi. Di antaranya yang terlibat Aduhot Simamora (Wakil Ketua DPRD Sumut), Sarma Hutajulu, Jubel Tambunan, Samsul Sianturi dan lainnya. Sebelumnya mereka juga mendatangi Kantor Staf Presiden yang dipimpin Moeldoko sebagai kepala.
Menjelaskan kepada media, Senin (12/8/2019), Jubel Tambunan yang juga Ketua DPD Partai Nasdem Toba Samosir menyatakan, Komisi II DPR RI menyambut baik upaya mendorong kembali pembentukan Provinsi Tapanuli. Mengingat berbagai fasilitas dan infrastruktur di kawasan Tapanuli yang cukup mendukung.
Misalnya, Bandara Internasional Silangit, berbagai perusahaan besar (PT Toba Pulp Lestari, PT Inalum, PT SOL), Pelabuhan Sibolga, perguruan tinggi, lembaga pendidikan ternama (Yayasan Soposurung dan DEL) dan sebagainya. Lalu akan dibangun pula bandara pariwisata di Sibisa, jalan lingkar luar Samosir serta jalan tol yang menghubungkan Siantar-Parapat.
"Komisi II DPR RI sangat mendukung pembentukan Provinsi Tapanuli, keputusan berikutnya ada di pemerintah," ungkap Jubel mengutip pernyataan Komisi II.
Terangnya, sejumlah langkah berikutnya agar dukungan dari berbagai pihak terhadap pembentukan Provinsi Tapanuli kian menguat, akan dilakukan. Seperti menghimpun para tokoh masyarakat dari keenam wilayah.
Jubel yang juga Wakil Ketua Komisi D menyatakan, secara historis sebelumnya pada 1978 sudah ada desakan masyarakat ex Keresidenan Tapanuli agar Provinsi Tapanuli terbentuk. Kemudian tuntutan serupa muncul lagi hingga lahirnya ampres. Kebijakan pemerintah pusat di bawah kepemimpinan mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tentang moratorium pembentuk daerah otonomi baru menyebabkan usaha tersebut terhenti.
Oleh sebab itu para anggota DPRD Sumut dapil 9 merasa terpanggil untuk mewujudkan cita-cita pembentukan Provinsi Tapanuli. Sulit berharap Pemprov Sumut bisa membangun kawasan Tapanuli ditengah keterbatasan dana yang dimiliki.
"Apalagi untuk mewujudkan Danau Toba sebagai kawasan strategis pariwisata nasional, keinginan itu dapat terwujud jika Tapanuli jati provinsi tersendiri. Semoga pada periode kedua pemerintahan Jokowi pembentukan Provinsi Tapanuli terwujud," tegas Jubel.