Perkembangan Pemilihan Kepala Daerah Kota Medan 2020 ternyata mengalami sedikit kejutan dengan pernyataan Wali Kota Medan periode 2015 – 2020, Dzulmi Eldin yang tidak akan ikut kembali bertarung. Ia menyatakan keinginannya agar lahir wali kota dari generasi muda untuk memimpin Kota Medan.

Harapan publik sebenarnya sangat tinggi terhadap munculnya pemimpin yang lebih menjanjikan pada Pilkada 2015. Namun karena kontestasi pada saat itu dianggap tidak memberikan wajah baru, berujung pada rendahnya partisipasi publik yang datang ke TPS, yakni hanya berkisar 25,38%. Harapan akan munculnya kepemimpinan yang berkemampuan manajerial dalam mengendalikan birokrasi, memiliki integritas, inovatif, kreatif, visioner, dan berani melakukan perubahan dan terobosan, sirna dengan sendirinya pada saat itu.

Dengan jumlah pemilih dari kalangan muda yang cukup signifikan, yakni 40% dari 1,57 juta pemilik suara, sistem pemilihan langsung sebenarnya sangat membuka peluang lahirnya figur yang menjanjikan untuk sebuah terobosan baru. Karena dengan segala kerumitan persoalan yang dihadapi Kota Medan dalam beberapa periode kepemimpinan sebelumnya, sangat dibutuhkan pemimpin yang berkarakter. Pemimpin yang kuat dan memiliki kemampuan dalam mengenali, mengelola, dan mengoptimalkan sumber pedanaan sebagai modal pembangunan, baik melalui APBN, APBD, corporate social responsibilty ( CSR), mendorong potensi setiap orang atau kelompok baik swasta, komunitas dan akademisi untuk berperan aktif dalam setiap perencanaan, pelaksanaan hingga evaluasi program atau kebijakan, dan memaksimalkan fungsi dari perangkat atau alat pemerintahan seperti kebijakan, peraturan, perundang undangan, sampai pengoptimalan kinerja birokrasi.

Peningkatan partisipasi masyarakat sebagai potensi dan energi besar pendorong perubahan di bidang ekonomi, sosial, dan lingkungan, mewajibkan kemampuan kepala daerah untuk memaksimalkan adaptasi dan efektifitas kinerja birokrasi, menjalin pola komunikasi yang harmonis antara birokrasi dengan masyarakat.

Secara sadar, bukan tantangan yang mudah untuk melahirkan pemimpin muda dalam iklim demokrasi yang masih diwarnai 4 fenomena buruk yang saling mengait, yaitu patronase, klientilisme, oligarki dan jual beli suara. Hal ini ditandai dengan tingginya fenomena tokoh-tokoh partai atau kepala daerah menurunkan posisinya kepada anak ataupun kerabat. Realitas yang sering tidak memihak kepada generasi muda. Krena itu sangat dibutuhan dorongan yang massif dari publik bahwa kepemimpinan tidak lagi mengedepankan asal-usul seorang politisi, tetapi lebih pada tawaran program, kebijakan hingga pemikirannya.

Pergantian kepala daerah adalah proses demokratisasi, sekaligus penguatan edukasi tentang subsantasi demokrasi yang tidak berhenti pada soal elektroalisme, tetapi jalan untuk pemenuhan hak-hak dasar warga dan pengefektifan pemerintahan. Banyak pembelajaran bahwa kemajuan pengelolaan daerah diwarnai dengan kemunculan pemimpin dari generasi muda yang mampu membaca dan beradaptasi dengan tuntutan perkembangan zaman. Sehingga tidak mengherankan ketika kualitas integritas dan karakter menjadi jauh lebih menentukan dibandingkan sistem yang dijalankan.

Sangat jarang ditemukan perubahan atau perbaikan sebuah daerah jika hanya bergantung pada sebuah sistem tanpa merubah karakter pembangunannya ketika terjadinya pergantian pemimpin. Perubahan lebih banyak terjadi karena memiliki pemimpin yang berkualitas dan mampu menggalang warga, serta didukung aparat birokrasi yang efektif. Karena itu dituntut kejelian partai politik memainkan tugas dan fungsinya untuk melahirkan kader dan pemimpin politik yang mampu memberikan kesegaran bagi panggung demokrasi. Sehingga Pilkada bukan ajang gagah–gagahan, status sosial, apalagi perebutan kekuasaan berlandaskan suku, agama, ras dan golongan, tetapi menjadi kompetisi kepemimpinan yang melahirkan Kota Medan yang sehat, aman dan nyaman bagi semua warganya.

*Penulis adalah Direktur Perhimpunan Suluh Muda Indonesia/penggiat HAM dan demokrasi.

==

medanbisnisdaily.com menerima tulisan (artikel) terkait isu-isu aktual masalah ekonomi, politik, hukum, budaya dan lainnya . Tulisan hendaknya orisinal, belum pernah dimuat dan tidak akan dimuat di media lain, disertai dengan identitas atau biodata diri singkat (dalam satu-dua kalimat untuk dicantumkan ketika tulisan tersebut dimuat). Panjang tulisan 4.000-5.000 karakter. Kirimkan tulisan dan foto (minimal 700 px) Anda ke [email protected]