Login • Lupa Password | Daftar segera dan nikmati pemasangan iklan baris secara gratis! |
Medanbisnisdaily.com-Medan. Pemerintah Provinsi Sumatra Utara (Pemprovsu) melakukan rasionalisasi atau pengurangan anggaran untuk program kerja tahun 2019 di seluruh institusi (dinas, badan atau yang lainnya). Dan salah satu yang terkena rasionalisasi cukup besar, yakni Dinas Penanaman Modal Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPM PTSP) sekitar 20,7%. Lalu akankah rasionalisasi ini berdampak terhadap pelayanan SKPD, sehingga berdampak terhadap jalannya perekonomian Sumut? Atau bahkan bisa membuat laju pertumbuhan ekonomi kian seret dan menjauhkan Sumut dari target 5,1-5,5%?
Sekretaris Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Sumut, Laksamana Adyaksa, mengatakan, dampak rasionalisasi anggaran ke perekonomian Sumut tidak ada. "Karena dunia usaha sudah cukup kuat. Jadi tidak akan gampang goyah hanya karena anggaran SKPD dihemat. Terus kita harus melihat juga, bagaimana kinerja dinas-dinas ini selama ini. Ada atau tidak kontribusinya ke perekonomian Sumut. Itu sebabnya anggaran dipangkas tidak akan mempengaruhi ekonomi kita," katanya, Kamis (22/8/2019).
Laks mengatakan, pengurangan anggaran ini tentu sudah dikaji. Kalau memang anggarannya besar tapi hasilnya tidak ada, maka wajar dirasionalisasi. Sebaliknya, kalau satu dinas atau instansi menghasilkan sesuatu yang bagus, anggarannya itu pasti tetap ditambah.
"Tapi memang jika kurang bagus, wajar dipangkas. Rasionalisasi ini memastikan jika kinerjanya jeblok. Saya kira pak Gubernur Sumut sejalan dengan Pak Jokowi. Kalau memang ada badan atau lembaga yang tidak berfungsi atau efektif, potong anggaran. Bahkan Presiden lebih tegas lagi, dikatakan akan dihapus jika tidak efektif," katanya.
Itu sebabnya, anggaran dipangkas pasti setelah punya kajian, laporan kinerja, dan prestasi apa saja yang dicapai. Kalau menghasilkan, tak mungkin dipangkas. Bahkan kalau pun mau menghemat anggaran, pasti ditambah jika kinerjanya bagus. Jadi penghematan anggaran itu kembali lagi kepada prestasi bidang-bidang atau pun dinas terkait.
Terkait DPM PTSP, Laks menanyakan berapa investor yang dibawa dinas ini? Yang jelas selama ini, kebanyakan investor itu dibawa dari pihak lain yakni kelompok-kelompok usaha. Bukan dari DPM PTSP. Dinas ini hanya mengurus kalau orangnya sudah datang.
"Tidak berpengaruh jika dipangkas. Lagian bagaimana kinerjanya? Apakah investasi kita bagus? Karena itu, saya kira secara perekonomian, anggaran itu harus sesuai dengan pemasukan. Jangan pengeluaran lebih besar daripada pemasukan. Itu akan defisit. Tentunya untuk menyeimbangkan antara pemasukan dan pengeluaran, itulah yang dikaji sehingg ada rasionalisasi. Jika satu lembaga tidak perform atau biayany tidak sebanding dengan hasilnya, wajar saja kalau Pemprovsu mengambil kebijakan jika anggarannya dikurangi," kata Laks.
Laks kembali menekankan, secara keseluruhan pengurangan anggaran Pemprovsu tidak akan membawa dampak kepada perekonomian. Justru diharapkan, ini bisa membuat dinas-dinas atau lembaga bisa bekerja lebih efektif dan menghasilkan kinerja yang bagus.