Login • Lupa Password | Daftar segera dan nikmati pemasangan iklan baris secara gratis! |
Medanbisnisdaily.com-Medan. Selama setahun menjabat Gubernur Provinsi Sumatera Utara (Sumut), Edy Rahmayadi dianggap terlalu banyak mencampuri yang bukan urusannya. Sehingga janjinya yang ingin menjadikan Sumut bermartabat terabaikan.
"Sampah dan Lapangan Merdeka itu persoalan Wali Kota Medan, terlalu jauh Gubernur mencampuri yang bukan urusannya," ujar Ketua Gerakan Mahasiswa Republik Indonesia (GMRI) Sumut, Abdullah Sitorus kepada wartawan, di Medan, Rabu (4/9).
Abdullah menyebut, beberapa waktu lalu keluar pernyataan Edy Rahmayadi yang mengatakan dia sampai tidak bisa tidur melihat persoalan sampah di Medan.
Dijelaskannya, total produksi sampah di Kota Medan per harinya sekitar 3.000-4.000 ton. Sedangkan, Kota Medan hanya memiliki satu Tempat Pembuangan Akhir (TPA).
"TPA di Medan itu sudah tidak bisa lagi menampung sampah, over capacity (berlebih kapasitas). Harusnya sebagai Gubernur membantu mencari solusi dengan cara mencari investor yang bisa mengelola sampah menjadi energi, atau mencarikan lokasi baru di Deli Serdang, di sana masih banyak lahan kosong. Gubernur harusnya mencari solusi," jelasnya.
Sedangkan kondisi Lapangan Merdeka saat ini, dianggap Abdullah Sitorus masih dalam kondisi baik. Sebab, fasilitas ruang publik yang ada masih cukup luas, hanya sebagian kecil lahan yang dipakai untuk kepentingan bisnis.
"Anak-anak masih bisa bermain di Lapangan Merdeka, ada fasilitasnya itu dari sisi sosial. Dari sisi ekonomi, keberadaan Merdeka Walk menjadi penyumbang pendapatan asli daerah (PAD) bagi Kota Medan. Jadi terlalu jauh Gubernur mencampuri yang bukan urusannya," bebernya.
Bukan hanya itu, ia juga mempertanyakan rencana pembangunan tol dalam kota yang diwacanakan oleh Edy Rahmayadi. Menurutnya, apabila ingin membuat Medan bebas macet, maka yang dilakukan adalah perbanyak transportasi umum.
"Selama ini Medan macet karena terlalu banyak kendaraan pribadi, kalau masyarakat beralih menggunakan transportasi umum, tingkat kemacetan akan berkurang. Medan tengah berjuang membangun LRT dan BRT, harusnya Gubenur ikut membantu merealisasikan program tersebut," urainya.
"Tol dalam kota juga akan berdampak ke masyarakat, ada relokasi warga. Itu harus dipikirkan. Apakah juga pembangunan tol ini janji kampanye Edy Rahmayadi yang tertuang di RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah). Sepertinya tidak," ucapnya lagi.