Login • Lupa Password | Daftar segera dan nikmati pemasangan iklan baris secara gratis! |
Medanbisnisdaily.com - Medan. Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura (TPH) Sumatra Utara (Sumut) mencatat, produksi cabai Sumut berkisar 151.000 ton/tahun. Capaian tersebut surplus 7.000 ton karena kebutuhan Sumut hanya berkisar 144.000/tahun. Bahkan Sumut juga tercatat sebagai peringkat 3 seluruh Indonesia untuk produksi cabai merah.
Tapi cabai merah menjadi pemicu inflasi Sumut yang sudah mencapai 5,47% hingga Agustus 2019. Inflasi Sumut bahkan sudah melampaui target nasional yang dipatok dikisaran 3,5±1%. Meroketnya harga cabai dan sempat menyentuh angka Rp 110.000/kg ditengarai karena minimnya stok cabai di pasar.
"Tapi sekarang harganya sudah berkisar Rp 44.000/kg dan sudah hampir stabil. Tentu diharapkan harganya terus membaik karena sebenarnya kita (Sumut-red) itu surplus. Hanya saja memang ada sebagain produksinya yang dijual ke luar Sumut," kata Kepala Dinas TPH Sumut, Dahler, Jumat (20/9/2019).
Dahler mengatakan, tanaman cabai di sejumlah sentra saat ini baru berumur 2 minggu dan diharapkan akan panen pada awal Desember ini. Selain itu, ada juga perluasan areal tanam termasuk cabai yang merupakan bagian dari upaya mewujudkan Sumut sebagai provinsi agraris. Tentu dengan upaya ini, produksi akan meningkatkan sehingga harga bisa stabil.
Wakil Gubernur Sumut, Musa Rajekshah, mengatakan, untuk mengatur pengiriman komoditas khususnya cabai ke provinsi lain, Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) sepakat untuk merancang formula khusus yang mengatur perdagangan tersebut. Rancangan yang nantinya berbentuk regulasi ini dilakukan sebagai upaya dalam mengendalikan inflasi di provinsi yang ada di Pulau Sumatra.
"Selama ini banyak cabai asal Sumut yang dijual ke provinsi lain. Tapi karena tidak ada aturan soal itu, ya tidak bisa dilarang. Akibatnya harga di Sumut jadi mahal karena kekurangan stok. Apalagi komoditas itu merupakan penyumbang inflasi. Nah, dengan adanya regulasi ini, nantinya akan diutamakan kebutuhan Sumut dan apa saja komoditas yang bisa dijual ke provinsi lain," katanya.