Login • Lupa Password | Daftar segera dan nikmati pemasangan iklan baris secara gratis! |
Medanbisnisdaily.com - Jakarta - Kemendagri memperkirakan anggaran biaya Pilkada 2020 mencapai Rp 15 triliun. Prediksi anggaran itu 2 kali lipat lebih tinggi dibandingkan biaya Pilkada tahun 2015 sebesar Rp 7,56 triliun.
Data soal anggaran ini dipaparkan Kemendagri dalam rapat koordinasi evaluasi pendanaan Pilkada 2020, di Kemendagri, Jakarta Pusat, Senin (7/10/2019). Dalam presentasi yang dipaparkan, terlihat grafik estimasi biaya Pilkada 2020 di 270 daerah sebesar Rp 15,31 triliun.
Dirjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri, Syarifuddin menyebut anggaran Rp 15 triliun itu merupakan angka yang terdaftar di Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) sejauh ini.
"Ya jadi Rp 15 triliun itu anggaran yang terdaftarkan sampai sejauh ini, jadi kalau saya nggak mau andai-andai ya, tentu kita lihat saja setelah semua NPHD masuk baru bisa ditentukan," kata Syarifuddin kepada wartawan.
Syarifuddin tidak bisa memastikan perkiraan nominal seluruhnya ketika semua NPHD sudah disepakati. Menurutnya prediksi biaya Pilkada 2020 bisa lebih dari Rp 15 triliun.
"Yang jelas itu lebih tinggi dari itu, yang jelas di atas Rp 15 triliun," ucap Syarifuddin.
Sejauh ini, menurut Syarifuddin masih ada 61 daerah yang masih membahas anggaran Pilkada 2020. Dia berharap ada kesepakatan sampai tanggal 14 Oktober mendatang.
"Tanggal 14 itu tidak ada lagi satu daerah yang terlambat, Kenapa tanggal 14, karena memang kebutuhan sesuai tahapan itu kan di bulan November, jadi dan sisi regulasi memang idealnya 1 bulan sebelumnya, tapi waktu itu sengaja dibuat sedikit agar maksudnya kalau toh pun sesuai dengan waktu yang ada masih ada kendala-kendala di lapangan kita masih ada ruang," tuturnya.
Jika hingga pertengahan Oktober belum ada kesepakatan, dia mengatakan akan ada pembahasan lebih lanjut antara KPU dan Bawaslu. Salah satu upaya yang dilakukan, kata Syarifuddin yakni pergeseran anggaran dari belanja tak terduga.
Baca juga: Usul Anggaran Pilkada Bersumber dari APBN, KPU: Lebih Efektif
"Kedua, melakukan penjadwalan ulang kegiatan yang mungkin kegiatan yang tidak terlalu penting, pending dulu, anggarannya digunakan untuk Pilkada. Ketiga, menggunakan uang kas yang tersedia, yakni dana yang ada di kas yang belum jelas peruntukannya. Misalnya akibat pelampauan pendapatan atau pun penghematan belanja," terangnya.
Kemendagri optimistis soal anggaran ini akan mencapai kesepakatan untuk semua daerah. Menurutnya, saat ini merupakan bagian dinamika dalam pembahasan menuju Pilkada 2020.
"Kami sangat optimis bahwa pada saatnya nanti kami yakin dana Pilkada akan tercukupi untuk semua daerah. Ini hanya dinamika pembahasan saja, pada saatnya terpenuhi itu sama saja dengan 3 kali Pilkada serentak sebelumnya. Alot-alot pembahasannya tapi pada akhirnya tersedia," katanya. dtc