Login • Lupa Password | Daftar segera dan nikmati pemasangan iklan baris secara gratis! |
Medanbisnisdaily.com - Medan. Berniat ikut menguatkan lembaga legislatif DPRD Sumatra Utara, pengurus Ikatan Alumni Teknik Universitas HKBP Nommensen Medan, Selasa pagi (8/10/2019), beraudiensi kepada Ketua Sementara DPRD Sumut, Baskami Ginting. Dipimpin ketua dan sekretaris, Ronald Naibaho dan Rickson Sibuea.
Oleh Ronald disebutkan, sejalan dengan gerak cepat Presiden Joko Widodo atau Jokowi soal pembangunan infrastruktur, Sumut membutuhkan lebih banyak insinyur. Dengan spesifikasi bermacam keahlian. Sehingga tidak seperti dikeluhkan selama ini di mana banyak tenaga ahli yang didatangkan dari luar negeri. Misalnya, dari Cina.
Ungkapnya, kendati ada ketentuan UU No 11/2014 tentang Keinsinyuran yang mengharuskan para ahli dari luar negeri menstransfer skill-nya saat mengerjakan proyek-proyek di Indonesia, kecil kemungkinan hal itu terealisasi. Akibatnya tujuan yang diinginkan untuk memberdayakan insinyur dalam negeri tak tercapai.
"Indonesia saat ini kekurangan 300.000 insinyur untuk membangun infrastruktur sebagaimana direncanakan Presiden Jokowi," ungkap Ronald.
Di sisi lain, ujar Rickson, dalam pengawasan pengerjaan proyek-proyek infrastruktur di Sumut, para anggota DPRD banyak yang tidak begitu memahami secara spesifik. Umumnya karena tidak memahami teknis pengerjaan sebuah proyek direalisasikan.
Dampak ikutannya, oleh lembaga pengawas pembangunan (seperti, Badan Pengawas Keuangan) kerap terdapat temuan penyelewengan. Yang tidak jarang membuat para pejabat pemerintahan dijebloskan ke dalam penjara.
"Sebenarnya penyelewengan yang berakibat sanksi hukum semacam itu tidak terjadi jika para anggota DPRD dalam fungsi pengawasannya memahami teknis pengerjaan berbagai proyek," terang Rickson.
Dalam kaitan itu, IKATEK UHN menyarankan kepada Baskami agar DPRD Sumut melibatkan pihak kampus yang merupakan gudang para kaum cerdik. Sehingga tugas-tugas pengawasan dan penyusunan anggaran bisa berjalan baik. Terbebas dari kemungkinan adanya temuan penegak hukum. Dengan demikian keinginan membuat performance lembaga dewan lebih baik dapat terwujud.
Pelibatan kampus dan asosiasi profesi, tutur Ronald, bisa dilakukan dengan cara menggelar pertemuan atau diskusi secara berkala. Tanpa harus dibayar atau gratis.
Baskami merespons gembira tawaran IKATEK UHN. Sejalan dengan niatnya membuat lembaga dewan jadi lebih baik. Sehingga tidak selalu dimaki-maki masyarakat akibat berbagai tuntutannya yang tidak terpenuhi.
Baskami mengakui sulit membuat seluruh anggota dewan berkeinginan sama seperti dirinya agar DPRD Sumut lebih baik. Kepentingan masing-masing anggota yang berbeda-beda membuat mereka jadi egois.
"Terima kasih kepada IKATEK UHN atas masukan dan sarannya. Setuju dengan pemikiran DPRD Sumut perlu lebih dekat dengan kampus dan asosiasi profesi. Perlu digelar pertemuan secara berkala adat lembaga ini lebih baik," tegas Baskami.