Login • Lupa Password | Daftar segera dan nikmati pemasangan iklan baris secara gratis! |
Medanbisnisdaily.com - Medan. Beredar foto keberadaan Wali Kota Medan, Dzulmi Eldin, saat berkunjung ke Jepang beberapa waktu lalu. Terlihat di sebelah kanannya secara berturut-turut ikut serta isterinya, Rita Maharani, putranya, Tengku Edriansyah Rendy dan seorang lagi puterinya.
Seperti dijelaskan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) saat konferensi pers pasca operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Dzulmi Eldin dan beberapa orang anak buahnya (16/10/2019), adalah keberangkatan kunjungan ke Jepang yang menjadi Ikhwal dugaan korupsi oleh Wali Kota Medan itu.
Disebutkan, keikutsertaan isteri dan dua orang anaknya, ditambah perpanjangan waktu kunjungan di Jepang, menyebabkan terjadinya pembengkakan biaya. Karena tidak ditanggung negara, maka selanjutnya tindak korupsi terjadi. Yang kemudian menyebabkan Dzulmi Eldin ditangkap dan ditetapkan sebagai tersangka.
Oleh Ketua Keluarga Besar Supir/Pemilik Angkutan Kota (KESPER) Sumatra Utara, Israel Situmeang, disebutkan bahwa jika benar Rendy yang merupakan anggota DPRD Medan ikut dalam perjalanan ke Jepang itu, maka dia harus ikut pula bertanggung jawab.
Kata Israel, Rendy dan keluarganya ikut menikmati tindak korupsi yang dilakukan ayahnya. Itu sebabnya dia harus bertanggung jawab. Setidaknya secara moral. Dia bersama ibu dan saudara kandungnya ikut menikmati uang negara dengan cara yang tidak benar secara hukum.
"Kita minta Tengku Edriansyah Rendy agar segera mundur dari jabatannya sebagai anggota DPRD Medan. Jika benar dia ikut ke Jepang bersama bapaknya, Dzulmi Eldin, ke Jepang, Rendy tidak bisa menghindar dari tanggung jawab atas kerugian negara," tegas Israel kepada medanbisnisdaily.com, Jumat (18/10/2019).
Ketua DPW Partai Nasdem Sumut, Iskandar, yang ditanyai soal desakan mundur kepada Rendy ini menyatakan akan meneliti terlebih dulu. Bisa saja keikutsertaannya ke Jepang bersama Dzulmi Eldin atas biaya sendiri. Di luar tanggungan negara.
Ungkapnya, saat ini oleh KPK proses hukum tengah berjalan. Biarlah proses itu terus berjalan hingga tuntas, sampai terungkap semua pihak-pihak yang terlibat. Sehingga kasusnya kepada publik lebih terang.
"Terlalu prematur bagi kita menuntut tanggung jawab Rendy, biarlah proses hukum di KPK berjalan dulu. Kan pemeriksaan para pihak yang diduga terlibat belum tuntas," terang Iskandar.