Medanbisnisdaily.com - Medan. Pelaku usaha kecil dan mikro (UKM) di Sumatra Utara (Sumut) turut mengutarakan harapannya kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin, yang akan dilantik hari ini. Secara tegas, pelaku UKM meminta agar pemerintah betul-betul berpihak pada mikro kecil.

Lalu keberpihakan seperti apa yang diminta UKM ini? Pertama, terkait ancaman di tahun 2020 yang merupakan awal dari bonus demografi. Jadi mulai dari 2020 sampai 2030, Indonesia akan mengalami bonus demografi dan puncaknya nanti di tahun 2028.

"Itu kalau tidak dipersiapkan dari sekarang oleh pemerintah, akan ada peledakan usia produktif yang lebih tinggi dan itu sangat tertinggi, dibandingkan angka kelahiran dan kematian. Ancamannya, kalau pemerintah tidak dari sekarang memberikan perhatian kepada mikro kecil untuk berkembang, naik kelas dan sejahtera, maka akan banyak pengangguran yang luar biasa di Indonesia," kata Direktur UKM Center Sumut, Denni Faisal Mirza, Minggu (20/10/2019).

Pengangguran ini, kata Denni, nantinya akan mengancam dari sisi kriminalitas, narkotika dan akan banyak orang-orang yang jatuh miskin karena tidak bisa bersaing dalam kehidupan. Selain itu, mereka juga tidak bisa bersaing dengan ketersediaan lapangan kerja.

Usia produktif yang luar biasa tinggi ini harus dipersiapkan dari sekarang melalui wirausaha dan membangun ekonomi rumah tangga. "Harus membangun home industry. Lalu bagaimana caranya Berilah stimulan-stimulan, kemudahan-kemudahan misalnya dari sisi berdagang, bebaskan pajak mikro, beri kemudahan nendapatkan permodalan. Dari BUMN kah, perbankan kah, dan bunga di bawah 5%," kata Denni.

Menurut Denni, soal permodalan, tentu BUMN bisa dimanfaatkan melalui CSR-nya. Karena itu bukan dana yang disimpan dari uang masyarakat tapi keuntungan dari BUMN, maka kembalikan ke masyarakat mikro kecil.

Tapi jika menyoal hal paling krusial, menurut Denni, bagaimana mengurangi beban hidup mikro kecil ini. Apa itu? Ya, beban pajak yang sudah melilit.

Di rumah tangga, apa yang kena pajak? Mulai dari tarif dasar listrik (TDL) yang naik terus-menerus dan ini menghabiskan keuntungan mikro. Misalnya keuntungannya Rp 1 juta/bulan, bisa membayar listrik hampir Rp 300.000. Kemudian ai dimana abodemen putarannya cukup mahal. Kemudian gas juga menyita banyak keuntungan pelaku UKM. Juga transportasi. Belum lagi bahan baku mahal, tapi saat produksi, pesaingnya justru memberi harga murah. Karenanya harus dihempang produk-produk dari luar yang terkadang harganya jauh lebih murah dibandingkan produk dalam negeri.

"Kalau misalnya TDL, gas dan air itu tidak menjadi beban, maka keuntungan mikro itu bisa tersimpan dalam tabungan. Karenanya, Presiden bisa memberikan perhatian pada hal ini. Karena itu yang menghabiskan keuntungan pelaku usaha mikro," kata Denni.