Login • Lupa Password | Daftar segera dan nikmati pemasangan iklan baris secara gratis! |
Medanbisnisdaily.com-Jakarta. Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) mengkritik Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang tak mengangkat isu lingkungan hidup dalam pidato perdananya usai dilantik sebagai presiden 2019-2024. Padahal menurut Walhi, sumber daya manusia Indonesia dihadapkan dengan kualitas lingkungan hidup yang memburuk.
"Tentu disayangkan isu lingkungan hidup sebagai tantangan ke depan tidak disampaikan dalam pidato pelantikan. Karena sumber daya manusia yang digadang-gadang akan menjadi tulang punggung Indonesia ke depan, justru dihadapkan pada kualitas lingkungan hidup yang memburuk," ujar Koordinator Desk Politik Walhi Khalisah Khalid kepada wartawan, Minggu (20/10/2019) malam.
Dia menilai lupa ada kaitan antara kualitas lingkungan hidup dengan SDM. Menurutnya, SDM yang baik salah satunya ditentukan oleh kualitas lingkungan hidup.
"Mungkin Pak Jokowi lupa, bahwa SDM yang baik bukan hanya ditentukan oleh ekosistem politik dan ekosistem ekonomi yang kondusif. Namun SDM yang tangguh ditentukan oleh ekosistem yang baik," ujarnya.
Khalisah juga menyinggung soal bonus demografi yang disebut-sebut bakal terjadi di tahun 2045. Dia menilai pemerintah di masa itu malah bakal kesulitan memanfaatkan bonus demografi jika kondisi lingkungan tak menjadi perhatian sejak saat ini.
"Bonus demografi yang diharapkan pada akhirnya sulit tercapai dengan kualitas lingkungan hidup yang memburuk dan tidak adanya agenda pemulihan lingkungan sebagai penopang lahirnya SDM yang unggul," ucapnya.
Sebelumnya, Jokowi menyampaikan sejumlah prioritas dalam pemerintahannya di periode kedua 2019-2024. Pidato itu disampaikan dalam acara pelantikan di atas mimbar Ruang Sidang Paripurna, gedung Nusantara, kompleks parlemen, Minggu (21/10).
Jokowi menyebut prioritas pertama adalah pembangunan SDM Indonesia yang unggul. Kedua, Jokowi akan tetap membangun infrastruktur. Ini diperlukan untuk menggenjot perekonomian Indonesia. Ketiga, Jokowi ingin menyederhanakan regulasi. Keempat, penyederhanaan birokrasi. Terakhir adalah transformasi ekonomi.
"Kita harus bertransformasi dari ketergantungan pada sumber daya alam menjadi daya saing manufaktur dan jasa modern yang mempunyai nilai tambah tinggi bagi kemakmuran bangsa demi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia," tegasnya.(dtc)