Login • Lupa Password | Daftar segera dan nikmati pemasangan iklan baris secara gratis! |
Medanbisnisdaily.com - Belawan. Ketua Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) Sumut, Muhammad Isa Albasyir berharap kepada Menteri Perikanan dan Kelautan Edhy Prabowo yang baru dilantik oleh Presiden Jokowi, segera melakukan evaluasi terhadap sejumlah regulasi dan memastikan program-program Kementetian Kelautan dan Perikanan (KKP) bermanfaat bagi nelayan tradisional.
Hal itu dikemukakan Isa Albasyir kepada medanbisnisdaily.com, Senin (28/10/2019). Isa menilai, beragam kebijakan yang dilakukan menteri sebelumnya, lebih menghasilkan polemik ketimbang prestasi menyejahterakan nelayan tradisional. Karenanya, perlu dilakukan evaluasi sekaligus konsultasi sebaik-baiknya dengan nelayan dan masyarakat perikanan secara umum.
Begitu pula asuransi nelayan yang terkendala pendataan. Padahal hal ini adalah perintah UU, dimana Pak Edhy turut mengesahkan UU Perlindungan Nelayan yang didalamnya terdapat penyelenggaraan asuransi kepada nelayan. Selama ini realisasinya lambat karena masalah pendataan.
Selain itu, permasalahan nelayan tradisional dan nelayan kecil mesti diselesaikan. Sebab, di Sumatera Utara, konflik ruang laut antara nelayan pengguna trawl dan nelayan kecil juga belum menemukan titik temu yang imbang, hingga ditengarai pergantian alat tangkap yang ramah lingkungan pun belum terpenuhi.
"KNTI Sumut minta kepada KKP tetap melarang beroperasinya pukat trawl mulai dari mesin kapal 1 GT hingga seterusnya, karena keberadaan trawl sangat menyengsarakan nelayan tradisional," ujar Isa Albasyir.