Login • Lupa Password | Daftar segera dan nikmati pemasangan iklan baris secara gratis! |
Medanbisnisdaily.com-Medan. Setelah menyerap sekitar 70% anggaran melalui pelaksanaan program pembangunan di tahun anggaran 2019, kini Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura (TPH) Sumut kejar 30% yang belum terserap. Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Sumut, Dahler Lubis, mengatakan optimisme pihaknya bisa menyerap sisa 30% anggaran itu. Sebab saat ini pun sudah sebenarnya kegiatannya sedang berjalan.
Dia menyebutkan untuk belanja langsung dinas itu di tahun anggaran 2019 sebesar sekitar Rp 100 miliar. "Anggaran yang belum terserap itu dikarenakan masih ada beberapa kegiatan yang sedang berjalan saat ini. Sekarang lagi berjalan sejumlah kegiatan seperti yang sedang teken kontrak," katanya di Medan, Sabtu (2/11/2019).
Umumnya, kata Dahler, anggaran dari program kerja yang sudah terserap tersebut adalah kegiatan yang menyentuh langsung kepada masyarakat. Selain itu masih ada yang menyisakan karena tinggal proses pembayaran mengingat pekerjaan fisik yang telah rampung. Antara lain kata dia seperti program bantuan benih, pembangunan jalan usaha tani, pembangunan irigasi, dan lainnya. "Juga termasuk program pembangunan embung konservasi air dan pengembangan Rumah Kompos," tutupnya.
Sebagaimana diketahui, serapan APBD Pemprov Sumut tahun anggaran 2019 umumnya masih rendah menjelang akhir tahun ini. Berdasarkan data serapan anggaran Pemprov Sumut dari aplikasi Sumut Smart Province, 22 Oktober 2019, serapannya baru 58,94%.
Dari data itu menunjukkan baru sekitar Rp 8,679 triliun anggaran yang terserap dari total APBD Sumut Rp 14,726. OPD yang memiliki program pekerjaan fisik, adalah antara lain yang belum maksimal menyerap anggaran.
Gubernur Sumut, Edy Rahmayadi, saat dimintai tanggapan ihwal ini mengaku sudah mengetahui lambatnya penyerapan anggaran tersebut. Dia juga mengakui adanya kelemahan dalam penyerapan anggaran. Idelanya memang tak seharusnya anggaran tersebut terserap lambat.
"Penyerapan anggaran ini yang sedang (mau dievaluasi) dan besok saya akan kumpul ini, ini dimana yang salah, apakah awal menetapkan pendapatannya atau sekarang ini pendapatan baru yang tidak mencapai sasaran kenapa kok semakin turun," ujarnya menjawab wartawan, Selasa (22/10/2019).
Soal sejumlah OPD fisik seperti Dinas Bina Marga Bina Konstruksi, Dinas Sumber Daya Air Cipta Karya dan Tataruang, dan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman yang lambat menyerap anggaran, Edy mengaku sudah tahu soal itu.
"Oke di situ saya baru tahu kelemahannya sehingga akan saya pelajari. Tahun depan tak akan terjadi lagi," tegas mantan Pangkostrad itu sembari menambahkan akan melakukan kajian mengapa penyerapan anggaran selalu lambat.