Login • Lupa Password | Daftar segera dan nikmati pemasangan iklan baris secara gratis! |
Medanbisnisdaily.com - Jakarta - Sejumlah politisi mengutuk aksi bom bunuh diri di Polrestabes Medan, Sumatera Utara (Sumut). Sekjen Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Raja Juli Antoni menilai adanya peristiwa itu menandakan program deradikalisasi harus dilanjutkan.
"Tindakan keji itu tidak dapat dibenarkan. Sungguh tidak beradab. PSI dengan tegas mengutuk aksi tersebut," kata Raja Juli dalam keterangan tertulis, Rabu (13/1/2019).
"Karena itu, aparat keamanan harus terus waspada dan PSI mendukung penuh program deradikalisasi yang dijalankan pemerintah," imbuhnya.
Mengenai bom bunuh diri di Polrestabes Medan juga menyita perhatian Ketua Komisi III Herman Hery. Dia meminta masyarakat agar tak khawatir melaksanakan kegiatan sehari-hari.
"Kepada seluruh masyarakat diharapkan untuk tetap tenang dan tetap menjalankan aktivitas seperti biasanya. Seluruh elemen masyarakat harus bersatu menunjukkan bahwa Indonesia tidak takut terhadap teror, seperti apapun bentuknya," tegas Herman.
Politikus PDIP itu mengimbau masyarakat agar tidak menyebar foto maupun video terkait kejadian tersebut. Herman menyebut penyebaran foto dan video aksi tersebut justru berdampak positif untuk para pelaku teror.
"Saya mengimbau seluruh masyarakat untuk menahan diri tidak menyebarkan foto-foto maupun video aksi tersebut. Selain agar masyarakat tidak perlu mendapatkan gambar atau visual mengerikan, menyebarkan foto dan video hanya membantu tercapainya tujuan teror itu sendiri," terangnya.
Sementara itu, Ketua DPP Partai Golkar Ace Hasan Syadzily mengimbau pihak keamanan, polisi dan TNI untuk meningkatkan kewaspadaan. Dia juga menilai, kejadian bom bunuh diri tersebut sebagai penanda bahwa program deradikalisasi harus jalan terus. Namun, menurutnya, program tersebut tak hanya menjadi tanggung jawab BNPT.
"Program deradikalisasi masih sangat penting untuk terus dilanjutkan. Penanganan deradikalisasi tentu bukan hanya menjadi tanggung jawab BNPT, tetapi harus lintas koordinasi dengan berbagai kementerian lembaga, seperti Kepolisian dan Intelijen, bukan hanya Kementerian Agama," papar Wakil Ketua Komisi VIII DPR itu.
Tak hanya politikus PSI, PDIP dan Golkar saja yang memberi perhatian. Politikus Partai NasDem Martin Manurung mengatakan penanganan teroris tidak dapat dilakukan oleh penegak hukum semata, tapi juga masyarakat.
"Itulah sebabnya diperlukan komunikasi dan silaturahmi yang terus menerus dan semakin intensif antaranak bangsa untuk tidak memberikan ruang bagi radikalisme dan intoleransi," ucap Martin.dtc