Login • Lupa Password | Daftar segera dan nikmati pemasangan iklan baris secara gratis! |
Medanbisnisdaily.com - Jakarta - Mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) berbicara soal cara memperkuat partisipasi politik masyarakat. JK mengatakan partai politik yang demokratis menjadi salah satu caranya.
Awalnya JK mengulas soal tiga hal dasar yang berubah setelah reformasi, yakni otoriter menjadi demokrasi, otonomi, dan kebebasan pers. JK kemudian berbicara partai sebagai salah satu sistem demokrasi yang mewakili masyarakat.
"Parpol ialah suatu instrumen fundamental suatu sistem demokrasi, karena sistem demokrasi ialah suara rakyat, dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat, dan tentu bagaimana rakyat mengambil suatu keputusan atau pedoman untuk negara itu. Tidak mungkin 270 juta orang semua bersuara," kata JK saat dalam diskusi bertajuk 'Golkar Memperkuat Partisipasi Masyarakat Indonesia' di Hotel Ambhara, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Selasa (3/12/2019).
JK menyebut partai sebagai bagian penting untuk memperkuat demokrasi di masyarakat. Menurutnya, tujuan tersebut tidak akan tercapai kalau partai sendiri tidak demokratis.
"Sehingga kalau parpol ingin menjadi bagian dari demokrasi ingin mempunyai, melibatkan seluruh masyarakat, ingin banyak pemilih, maka partai itu juga harus demokratis karena tidak mungkin partai sebagai instrumen pokok demokrasi partainya tidak demokratis," ucap JK yang juga mantan Ketua Umum Golkar itu.
JK lalu mengungkit era ketika Golkar tidak demokratis. Dia menyebut dulu sebagian partai hanya berpangku tangan. Pemilihan diselesaikan oleh Bhabinsa, Camat, hingga Bupati.
"zaman dulu kalau pemilu ya tinggal diatur oleh bupati, camat, babinsa, semuanya selesai. Partai itu hanya terima beres saja. Khususnya Golkar, partai lain enggak. Partai lain harus berjuang di tengah-tengah persaingan yang ketat, tapi sekarang ini tidak seperti itu lagi. Babinsa netral, polisi netral, PNS tidak boleh berpartai," ujarnya.
Lebih jauh JK menegaskan perubahan tidak akan terjadi jika partai dan pengurusnya tidak dikelola dengan baik. Bahkan, menurutnya, memanfaatkan rakyat hanya saat pemilu juga tidak bisa memperkuat partisipasi politik masyarakat.
"Kalau partai tidak bersih gimana mau berbicara antikorupsi?, gimana bicara good governance tapi kita sendiri governance-nya nggak baik, gimana Anda bisa tegak di DPR kalau temannya lagi masuk penjara dan bagaimana berpartisipasi masyarakat kalau kita sendiri butuh rakyat hanya saat pemilu," tegas JK.dtc