Login • Lupa Password | Daftar segera dan nikmati pemasangan iklan baris secara gratis! |
Medanbisnisdaily.com - Medan. Berbicara pada pemaparan Indeks Kemerdekaan Pers (IKP) tahun 2019 di Sumatra Utara, di Medan (11/12/2019), Wakil Ketua Dewan Pers, Hendry Ch Bangun, menyatakan, faktor tekanan ekonomi menyebabkan independensi media di Sumut rendah. Secara bersamaan tekanan tersebut dialami pemilik perusahaan dan wartawan.
Perolehan pendapatan dari sektor iklan yang tersedot oleh media agregator (semacam Facebook, Instagram, YouTube dan Twitter) membuat media-media mainstream dan ekstrim kelimpungan.
Sebagai gambaran, kata Hendry yang merupakan mantan wartawan Harian Kompas, dari nilai total pemasangan iklan di media, yakni Rp 200 triliun, Serikat Penerbit Suratkabar menyebutkan media mainstream mengalami penurunan 60%. Dampak ikutannya kesejahteraan wartawan menurun. Baik kesejahteraan dalam hal kompetensi maupun uang. Kepentingan bisnis melampaui idealisme.
"Kemerdekaannya pers di Sumut dari sisi politik dan fisik sangat dipengaruhi kepentingan kuat pemerintah, perusahaan komersial dan pemilik media," tegas Hendry.
Agung Darmajaya, pembicara lainnya yang juga berasal dari Dewan Pers, menyebutkan, situasi tekanan faktor ekonomi sedemikian rupa menyebabkan perusahaan media mengabaikan tanggung jawabnya membenahi kompetensi wartawan. Padahal mereka diminta menulis dengan baik.
"Standar gaji wartawan juga berada di bawah upah layak," ujar Agung yang juga pemilik perusahaan media di Lampung.
Akibat situasi pelik tersebut, berikut proporsi liputan media yang belum maksimal pada kaum penyandang disabilitas, Dewan Pers menyimpulkan IKP di Sumut pada 2019 berada di peringkat 32 dengan nilai 68,83%. Menurun dari tahun 2018 yang berada di posisi 30. Berada di bawah Sumut adalah Lampung dan Papua.
Kata Hendry, peringkat tersebut diperoleh dari hasil survei yang dilakukan di seluruh Indonesia. Survei dilaksanakan dengan cara melakukan wawancara terhadap 12 informan ahli dari para stakeholder yang berasal dari unsur pemerintah, masyarakat sipil dan sebagainya.
Materi survei terdiri atas 20 indikator yang berisi 70 pertanyaan. "Dari tahun ke tahun IKP di Indonesia membaik. Di Sumut juga terjadi perbaikan walau belum signifikan. Secara kwalitatif membaik, tetapi peringkatnya menurun. Daerah lain perbaikannya lebih tinggi," terangnya.
Juga tampil sebagai pembicara pada pemaparan IKP tersebut Wakil Ketua Persatuan Wartawan Indonesia Sumut, Rizal Rudi Surya.