Login • Lupa Password | Daftar segera dan nikmati pemasangan iklan baris secara gratis! |
Medanbisnisdaily.com - Labura. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim menghapus ujian nasional (UN) mulai 2021 dan menggantinya dengan konsep lain berupa asesmen kompetensi minimum dan survei karakter pada 2021. Disebutkan, keputusan mengganti format ujian nasional ini berdasarkan survei dan diskusi dengan orang tua, siswa, guru, hingga kepala sekolah. Hasilnya, materi ujian nasional dinilai terlalu padat sehingga fokusnya justru mengajarkan dan menghafal materi, bukan terkait kompetensi pelajaran.
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Labuhanbatu Utara (Labura) Provinsi Sumatra Utara, Suryaman Munthe, menyebut beberapa kendala pernah terjadi saat UN, baik ujian nasional kertas pensil (UNKP) maupun ujian nasional berbasis komputer (UNBK).
"Menurut saya kebijakan yang sangat bagus karena dengan penghapusan UN guru diberi wewenang penuh untuk menentukan keberhasilan siswa dan UN membuat banyak siswa stress. Kendalanya infrasturuktur yang kurang lengkap," kata Suryaman, Kamis (12/12/2019).
Kendala yang dimaksud Suryaman yang pernah terjadi di Labura, yakni sekolah tidak punya komputer yang cukup sehingga harus meminjam. Adanya peminjaman komputer membuat persiapan ujian tidak maksimal.
Selain itu, sekolah tidak punya proktor (orang yang bertanggungjawab mengendalikan server) yang mampu menjalankan program UNBK dengan baik. Hal ini berujung penanganan gangguan teknis memakan waktu lama.
"Saat UN masih manual, dulu pernah ada soal tertukar. Soal untuk jurusan IPA tertukar untuk IPS, atau sebaliknya," kata Suryaman.