Login • Lupa Password | Daftar segera dan nikmati pemasangan iklan baris secara gratis! |
Medanbisnisdaily.com - Medan. Advokat berlatar belakang aktivis mahasiswa, Ranto Sibarani, ikut berkomentar atas kritik Gubernur Sumatra Utara, Edy Rahmayadi, kepada Bupati Tapanuli Tengah, Bachtiar Sibarani. Kepada medanbisnisdaily.com, Jumat (20/12/2019), dia menjelaskan pikirannya terkait pernyataan Edy itu.
Kata Ranto, dalam kapasitasnya sebagai perwakilan pemerintah pusat, gubernur tidak pantas mencampuri sesuatu yang bukan urusannya. Apalagi melontarkan kritik yang bernada sentimen kepada bupati/walikota. Sebab bupati/walikota berwenang mengurusi wilayahnya sepanjang tidak melampaui kewenangan pemerintah pusat.
Ungkapnya, berbasis pada UU No. 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah, disebutkan bahwa otonomi daerah adalah hak, kewajiban dan wewenang daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem NKRI.
Disebutkan pula didalam PP No. 33/2018 tentang pelaksanaan tugas dan wewenang gubernur sebagai wakil pemerintah pusat bahwa tugas gubernur adalah mengkoordinasikan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan tugas pemantauan di daerah kabupaten/kota. Melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten/kota yang ada di wilayahnya, memberdayakan dan memfasilitasi daerah kabupaten/kota di wilayahnya.
"Jadi seharusnya gubernur memfasilitasi dan memberdayakan kabupaten/kota yang dianggapnya masih tertinggal, bukan malah menuding secara sepihak Bupati Tapteng tidak sayang kepada rakyatnya," tegas Ranto.
Oleh sebab itu dia menyatakan Edy tidak memahami UU, menyampaikan kritik yang tidak patut. Muncul dugaan dia masih terbawa sentimen akibat kekalahan yang dialaminya di Tapteng pada Pilgubsu 2018 lalu. Edy Rahmayadi memperoleh suara yang rendah dibanding lawannya.
"Kekalahan perolehan suara Edy tersebut patut diduga menjadi sentimen beliau menyampaikan kritik kepada Bupati Tapteng,” terang Ranto.
Kritik Edy terhadap Bachtiar disampaikan secara terbuka pada satu acara di kantor Pemprov Sumut beberapa waktu lalu. Disebutnya bahwa Bachtiar tidak cocok jadi bupati, akibatnya rakyat jadi miskin. Dia dituding tidak menyayangi rakyatnya.