Login • Lupa Password | Daftar segera dan nikmati pemasangan iklan baris secara gratis! |
Medanbisnisdaily.com - Medan. Tahun 2020, Sumatra Utara (Sumut) tetap memiliki sejumlah tantangan yang tak kalah berat dibandingkan dengan tahun ini. Beberapa diantaranya adalah ketergantungan Sumut terhadap ekonomi eksternal yang membuat Sumut sangat rawan dihantam gejolak harga komoditas. Tren perkembangan ekonomi global saat ini menghadapi tekanan dari masih berkecamuknya perang dagang antara Amerika Serikat (AS) dan Cina.
"Selain itu, gejolak harga minyak mentah dunia akan mempengaruhi harga komoditas dunia lainnya. Ini tantangan berat bagi Sumut. Mengingat kita masih banyak tergantung pada komoditas," katanya, Sabtu (21/12/2019).
Tahun 2020 diperkirakan masih akan ada perang dagang lanjutan, ditambah ketidakpastian kondisi politik di AS yang akan menyelenggarakan pemilihan umum (Pemilu). Selanjutnya masih ada ancaman inflasi yang potensial menggerus daya beli masyarakat.
"Kita tahu bahwa Sumut masih kerap kedodoran dalam mengendalikan harga cabai. Meski inflasi dari cabai ini juga banyak faktor yang mempengaruhi. Akan tetapi kita tetap akan mewaspadai dan berupaya agar inflasi Sumut di tahun yang akan datang tidak membuat kita khawatir seperti halnya inflasi yang terjadi selama tahun 2019 ini," kata Gunawan.
Dari sisi pemerintah, tentu diharapkan adanya dorongan yang kuat dari belanja pemerintah daerah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi di Sumut.
Sejauh ini, rasio PAD yang dihasilkan Sumut masih lebih rendah dibandingkan dengan sejumlah daerah di tanah air. Tercatat, sekitar 23% PAD yang baru bisa dioptimalkan dari wilayah Sumut. Pemerintah harus berupaya untuk mendongkrak PAD setidaknya di atas 27% di tahun depan. Upaya ini bisa dilakukan mengingat masih banyak sumber PAD yang belum tergarap maksimal.
Jika Sumut mampu bertransformasi menjadi wilayah industri, kata Gunawan, bukan tidak mungkin nantinya PAD Sumut bisa didongkrak di atas 30%. "Semakin tinggi PAD maka semakin besar potensi sumbangan anggaran daerah Sumut untuk pembangunan.
Gunawan mengatakan, birokrasi di Sumut harus berorientasi pada terciptanya investasi. Artinya jika ada birokrasi yang justru menjadi penghambat investasi, tentunya pemerintah diharapkan bisa memangkas birokrasi itu sendiri. Hingga kemudian memberikan dorongan terciptanya kesempatan investasi yang lebih besar di wilayah ini.
"Sebab, investasi dibutuhkan untuk mendongkrak pertumbuhan ekonomi," katanya.
Terakhir, kreativitas serta kualitas sumber daya manusia (SDM) perlu ditingkatkan guna mendukung terciptanya lapangan usaha baru yang bisa dioptimalkan di wilayah Sumut. Ada banyak sektor yang bisa diakselerasi maupun sektor baru yang bisa diciptakan untuk mendongkrak perekonomian Sumut tahun depan.