Login • Lupa Password | Daftar segera dan nikmati pemasangan iklan baris secara gratis! |
Medanbisnisdaily.com-Medan. Anggota Fraksi PKS DPRD Sumut, Jumadi mempertanyakan motif Fraksi PDIP yang memberikan penilaian atau rapor merah atas kinerja Gubernur Sumut, Edy Rahmayadi sejak pertama kali menjabat.
"Dari mana penilaiannya (rapor merah) Sumut kan luas, membangun secara bertahap, jadi kurang tepat penilaiannya," ujarnya di arena Rakorda PKS Medan, Hotel Soechi, Medan, Minggu (19/1/2020).
Kata dia, program atau visi misi yang dicanangkan oleh Gubernur Sumut Edy Rahmayadi dan Wakil Gubernur, Musa Rajekshah dicanangkan selama satu periode jabatan atau 5 tahun.
"Kita mendorong skala prioritas. Visi Sumut bermatarabat. Ada beberapa program prioritas telah dicanangkan, seperti rumah sakit berskala internasional, LRT dan BRT, sport center dan sebagainya. Itu tinggal di eksekusi aja," jelas anggota Komisi D DPRD Sumut ini.
BACA JUGA: PDIP Beri Rapot Merah untuk Gubernur Edy: Tak Beri Keteladanan sebagai Seorang Pemimpin
"Kalau kinerja terhadap gubernur dan wakil gubernur jelek, maka masyarakat akan menilainya sendiri, dan di akhir kalau ikut Pilgub Sumut lagi maka tidak akan dipilih," bebernya.
Fraksi PDI Perjuangan DPRD Sumut memberikan rapot merah kepada Gubernur Sumatra Utara, Edy Rahmayadi. Kinerja mantan Pangkostrad itu dalam memimpin pembangunan daerah dinilai buruk. Sejumlah fakta dipaparkan guna menguatkan kesimpulan tersebut.
Dalam hal pembangunan infrastruktur Edy dinyatakan gagal karena tidak mampu mendorong pemerintah pusat merealisasikan jalan layang Medan - Brastagi. Padahal merupakan kebutuhan masyarakat yang sangat urgen. Di Nias tahun lalu malah tidak ada pembangunan ruas jalan sama sekali, tragis.
Edy tidak mampu menerapkan praktik manajemen BUMN yang sehat di seluruh BUMD milik Pemprov Sumut. Terbukti tidak sedikit BUMD yang sakit dan merugi. Kondisi buruk itu diperparah dengan banyaknya aset BUMD yang tidak jelas. Pemprovsu tak mampu menjelaskan secara pasti aset yang dikelola BUMD.
Pola kepemimpinan Edy yang buruk diperparah berbagai pernyataannya yang selalu mengundang kegaduhan. Seperti pernyataan ingin memberhentikan ribuan tenaga honorer, akan memindahkan kantor Wali Kota Medan, menyatakan Bupati Tapanuli Tengah tak bekerja dan jauh dari rakyat. Pernyataan kontoversi gubernur yang teranyar; akan meniadakan Festival Danau Toba.
Daftar prestasi buruk Gubernur Edy, termasuk juga kegagalan menanggulangi masalah virus babi (ASF) serta banjir bandang di Labuhanbatu Utara. Keduanya jadi bukti konkrit lemahnya tata kelola pemerintahan Pemprovsu di bawah kepemimpinannya.