Login • Lupa Password | Daftar segera dan nikmati pemasangan iklan baris secara gratis! |
Medanbisnisdaily.com-Medan. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (Kakanwil DJP) Sumatera Utara II, Romadhaniah, menyebutkan, kepatuhan wajib pajak (WP) membayar pajak di lingkungan Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Kota Sibolga masih rendah. Pihaknya sedang berupaya keras untuk mencari cara meningkatkan kepatuhan WP.
Hal itu disampaikan Romadhaniah saat memberikan sambutan pada kegiatan tax gathering yang digelar KPP Sibolga, di Aula Kantor BI Sibolga, baru-bari ini, sebagai mana siaran pers yang disampaikan Kabid P2Humas Mukhammad Faisal Artjan yang diterima medanbisnisdaily.com, Rabu (22/1/2020). Kegiatan ini digelar sebagai apresiasi kepada wajib pajak dalam menyukseskan program Direktorat Jenderal Pajak, dan khususnya mendukung kinerja penerimaan KPP Pratama Sibolga.
Romadhaniah berharap adanya dukungan dan kerja sama semua pihak dalam upaya meningkatkan kepatuhan dan penerimaan pajak di KPP Pratama Sibolga.
BACA JUGA: Kanwil DJP Sumut II Himpun Pajak Rp 5,315 T, KPP Pratama Balige Tertinggi
Tercatat secara relatif kinerja penerimaan pajak di KPP Sibolga pada tahun 2019 bertengger pada urutan empat dari delapan KPP Pratama yang bernaung di bawah Kanwil DJP Sumut II. KPP Pratama Sibolga mencapai target penerimaan berkisar 85,87%.
Pada kegiatan tersebut hadir Wali Kota Sibolga, Syarfri Hutauruk; Wabup Tapteng, Darwin Sitompul; Kepala Perwakilan Bank Indonesia Sibolga, Suti Masniari Nasution; Kepala KPBC TMP C Sibolga, Ahmad Luthfi; Kepala KPPN Sibolga, Isulinda Perangin-angin, dan sejumlah tokoh agama serta para wajib pajak.
Wali Kota Syarfri Hutauruk menyebutkan, pajak merupakan urat nadi pembangunan nasional. Tanpa kepatuhan dalam membayar pajak maka Indonesia akan lumpuh tidak bisa bergerak menata dan membangun negara.
Sekadar mengingatkan, APBN 2020 yang sudah menembus angka Rp 2.233 triliun sekitar 75% ditopang penerimaan pajak.
Kata Syarfi, APBN akan dibagikan kepada daerah berupa Dana Bagi Hasil (DBH), DAK, dan DAU baik dalam bentuk dana desa, dana kelurahan, sektor pendidikan, infrastruktur, bantuan sosial, kesehatan dan lain-lain. ”Kalaulah pajak terlambat masuk, transfer kepada daerah pun dicicil," ujar Syarfi.
Dilanjutkannya, jika terjadi keterlambatan transfer dana ke daerah tentu akan menghambat pemerintahan untuk membangun daerah. “Saya berharap penerimaan KPP Pratama Sibolga di tahun 2020 ini semakin meningkat," sebut Syarfi.
Pada kesempatan itu dilakukan pemberian apresiasi dan penghargaan berupa piagam kepada para wajib pajak, tokoh masyarakat, dan tokoh agama yang diawali oleh Kakaknwil DJP Sumut II Romadhaniah menyerahkan piagam dan plakat kepada Walikota Sibolga, Bupati Tapteng (diwakilkan), instansi Kemenkeu di Sibolga, dan Perwakilan Bank Indonesia Sibolga.
Kemudian dilanjutkan dengan pemberian penghargaan kepada 3 Wajib Pajak Badan oleh Kepala KPP Pratama Sibolga Daniel Zebua, tiga Wajib Pajak Orang Pribadi oleh Kabid P2Humas Mukhammad Faisal Artjan, penghargaan kepada tokoh masyarakat agama oleh Kabid P2IP Muh. Harsono.
Pemberian penghargaan ini sebagai apresiasi atas kepedulian terhadap kemajuan masyarakat serta dapat menumbuhkan jalinan sinergi yang semakin kuat di masa mendatang.
Usai menghadiri acara, Kakanwil DJP Sumut II Romadhaniah beserta tim sebelum bertolak ke Tarutung, menuju KPP Pratama Sibolga dalam rangka kunjungan kerja terkait strategi pengamanan penerimaan tahun 2020 dan Pemberian Motivasi kepada Para Pegawai KPP Pratama Sibolga.