Login • Lupa Password | Daftar segera dan nikmati pemasangan iklan baris secara gratis! |
Medanbisnisdaily.com-Washington DC. Perdebatan sengit soal saksi dan bukti baru mewarnai sidang pemakzulan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump yang mulai digelar Selasa (21/1) waktu AS. Partai Demokrat menginginkan agar sejumlah staf dan mantan staf Gedung Putih dihadirkan sebagai saksi dalam sidang, namun Partai Republik tidak sepakat.
Seperti dilansir AFP, Rabu (22/1/2020), Ketua Mayoritas Senat AS, Mitch McConnell, menetapkan aturan dasar yang memblokir subpoena atau pemanggilan saksi-saksi penting juga permintaan dokumen-dokumen tertentu dari Gedung Putih.
Memamerkan dominasi Republikan atas Demokrat dalam Senat AS -- 53 kursi melawan 47 kursi, McConnell juga mempertegas bahwa dirinya akan menghalangi setiap upaya Demokrat untuk mengubah aturan-aturan yang telah ditetapkan untuk sidang pemakzulan yang bersejarah ini.
"Struktur dasar yang kami usulkan jelas sama adilnya dan tidak berat sebelah," tegas McConnell, Senator Republikan yang merupakan sekutu dekat Trump.
Adam Schiff, anggota House of Representatives (HOR) atau DPR AS yang menjadi ketua manajer pemakzulan yang bertindak sebagai jaksa dalam sidang ini, menyebut bahwa aturan itu 'tidak masuk akal' untuk sebuah persidangan. Dia bahkan menyebut aturan itu dirancang untuk memastikan bukti-bukti tidak pernah diungkap dan Trump dinyatakan tidak bersalah.
Schiff dalam argumen pembuka di ruang sidang Senat AS, pada Selasa (21/1) waktu setempat, menyebut aturan yang ditetapkan McConnell bertujuan untuk membuat kasus pemakzulan ini 'berlangsung secepat mungkin untuk menutupi kesalahannya (Trump-red)'.
"Ini sungguh kemunduran, persidangan sebelum bukti. Sebagian besar rakyat Amerika tidak akan percaya adanya sidang yang adil," tegas Schiff.
Trump dimakzulkan DPR AS pada 18 Desember 2019. Pekan lalu, Trump secara resmi didakwa atas penyalahgunaan kekuasaan dan menghalangi Kongres AS di lantai ruang sidang Senat. Sidang pemakzulan Trump yang mulai digelar Selasa (21/1) siang waktu AS, merupakan sidang pemakzulan ketiga dalam sejarah AS setelah Andrew Johnson tahun 1868 dan Bill Clinton tahun 1999.
Sama seperti dua pendahulunya, Trump hampir pasti dibebaskan dari dakwaan oleh Senat AS yang didominasi Partai Republik yang menaungi Trump. Diperkirakan sidang akan berlangsung sesingkat-singkatnya dua pekan.
Sedikit menunjukkan kompromi, draf aturan dasar yang disusun McConnell dimodifikasi pada menit-menit akhir. Masa penyampaian argumen, baik oleh manajer pemakzulan dari DPR AS maupun oleh tim penasihat hukum Trump, yang tadinya ditetapkan dua hari, diperpanjang menjadi tiga hari.
Republikan juga tampaknya siap untuk menghapus blokir terhadap manajer-manajer pemakzulan untuk menghadirkan bukti-bukti dari penyelidikan mereka di hadapan para Senator AS pada awal persidangan, bukan setelah argumen-argumen disampaikan kedua pihak.
Namun tidak ada indikasi apakah McConnell akan tunduk pada tuntutan Demokrat soal pemanggilan saksi-saksi yang berasal dari Gedung Putih.
Diketahui bahwa Demokrat ingin mendengarkan keterangan empat staf dan mantan staf Trump dari Gedung Putih, termasuk Kepala Staf Gedung Putih Mick Mulvaney dan mantan penasihat keamanan nasional John Bolton, yang mengetahui langsung tuduhan terhadap Trump. Saat penyelidikan dilakukan DPR AS, keempat saksi itu tidak bisa dihadirkan karena Trump menggunakan hak eksekutifnya untuk memblokir testimoni dari keempatnya.
Dua pasal pemakzulan yang dijeratkan terhadap Trump berkaitan dengan upayanya menekan Ukraina untuk mencampuri pilpres 2020 demi membantunya menang dan menghalangi penyelidikan DPR AS dengan memblokir kehadiran para saksi dan menolak menyerahkan dokumen-dokumen kepada komisi intelijen DPR AS.
Yang menjadi fokus dalam pemakzulan Trump adalah percakapan telepon tanggal 25 Juli di mana Trump mendesak Presiden Ukraina, Volodymyr Zelensky, untuk mengumumkan penyelidikan terhadap mantan Wakil Presiden AS, Joe Biden, yang berpotensi menjadi penantang utama Trump dalam pilpres 2020. Trump dituduh menahan bantuan militer sebesar US$ 400 juta untuk Ukraina dan menolak kunjungan Zelensky ke Gedung Putih hingga dia menyelidiki Biden.
Tim penasihat hukum Trump dalam argumennya menyebut tidak ada 'tindak kejahatan' yang spesifik yang dijeratkan pada trump dan menyebut penyelidikan DPR AS sebagai 'proses penuh kecurangan'. Ditegaskan tim penasihat hukum Trump bahwa Trump memiliki hak untuk mendorong Ukraina menyelidiki Biden.(dtc)