Login • Lupa Password | Daftar segera dan nikmati pemasangan iklan baris secara gratis! |
Medanbisnisdaily.com-Samosir. Terkait pembebasan lahan untuk proyek Kementerian PUPR, 4 bidang pekerjaan pembangunan di Kabupaten Samosir sebagai salah satu daerah kawasan strategis nasional (KSN) super prioritas Danau Toba, khususnya di Samosir, masih berjalan dengan baik. Tidak ada kendala pembebasan lahan.
Demikian disampaikan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Samosir, Rudi AP Siahaan, Jumat (7/2/2020) di Samosir.
"Ada 4 Bidang pembangunan Kementerian PUPR yang akan dilaksanakan yang sumber dananya diambil dari anggaran tersedia Rp 4 Triliun, yaitu Bidang Bina Marga, Bidang Cipta Karya, Bidang Sumber daya Air dan Bidang Penyediaan Perumahan," kata Siahaan.
Untuk Bidang Bina Marga biaya pembebasan lahan (Pengganti yang Wajar) bersumber dari APBN sedangkan untuk 3 Bidang yang lain, menjadi tanggungjawab Pemkab Samosir,"jelas Rudi.
Khusus Bidang Cipta Karya, Program Prioritas Nasional Tahun 2020-2021 adalah sebagai berikut:
1. Revitalisasi Huta Siallagan ( sedang Proses ke Panitia Lelang)
2. Revitalisasi Kampung Ulos Huta Raja ( sedang Proses ke Panitia Lelang)
3. Pembangunan Waterfront City Pangururan dan Penataan Menara Pandang Tele (saat ini Tim Teknis Kementerian PU PR sedang Test Soil/soundir Tanah). Program ini on progres.
4. Pembangunan 3 Pelabuhan di Tomok ( revitalisasi Kawasan Tomok) sedang proses pembebasan lahan dan Penyelesaian administrasi. Kondisi saat ini bahwa masyarakat sangat antusias dan mendukung. Hanya saja DED yg disusun oleh Konsultan sedang disesuaikan dengan kondisi ketersediaan lahan yang clear and clean.
4. Pembangunan Pasar di Tomok, lahan sudah tersedia seluas 17.000 m2. Saat ini sedang proses administrasi dan negosiasi dengan masyarakat pemilik lahan.
5. Penataan Pantai Indah Situngkir, sedang penyusunan Master Plan dan DED.
6. Pembangunan Miniatur Perkampungan 5 Puak Batak di Sigulatti, sedang penyusunan Master Plant dan DED.
6. Pembangunan TPA dan IPLT di Kabupaten Samosir, saat ini sedang penyusunan DED oleh Kementerian PUPR.
"Jadi, hasil rapat dan koordinasi kami yang terakhir dengan Direktorat PKP Cipta Karya Kementerian PUPR, semua masih berjalan sesuai rencana dan belum ada kami temui masyarakat yang menghalangi, tetapi butuh percepatan untuk pemenuhan seluruh persyaratan yang ditentukan," ujar Rudi Siahaan.