Login • Lupa Password | Daftar segera dan nikmati pemasangan iklan baris secara gratis! |
Medanbisnisdaily.com-Kisaran. Ratusan masyarakat berasal dari Desa Perbangunan, Kecamatan Sei Kepayang, Kabupaten Asahan mendatangi kantor DPRD Asahan, guna meminta kepala desa terpilih mereka Arinton Sihotang agar dilantik. Ini menyusul keluarnya surat pembatalan terhadap Arinton berdasarkan keputusan yang ditandatangani oleh Bupati Asahan baru baru ini terkait sengketa Pilkades.
“Kami kecewa dengan Bupati Asahan melalui keluarnya keputusan Bupati nomor 16.2-Pemades Tahun 2020 itu yang pada akhirnya membatalkan pelantikan kades terpilih di desa kami karena persoalan sengketa,” kata Antong, kordintor aliansi masyarakat desa Perbangunan kepada wartawan disela orasinya, Senin (17/2/2020) siang.
Berdasarkan keputusan Bupati itu, kata Antong tentang Penyelesaian Perkara Persilisihan Hasil Pemilihan Kepala Desa Perbangunan Kecamatam Sei Kepayang Kabupaten Asahan tahun 2019 yang sebenarnya melanggar aturan terdahulu yang sudah ditetapkan dimana disebutkan proses sengketa dapat berlanjut manakala terdapat selisih dua persen dari calon lawan lainnya.
“Pilkades di desa Perbangunan, total suara sah sebanyak 2.031 suara. Sementara itu selisih antara suara terbanyak yang dipegang Aronton dengan lawan calon lainnya bernama Hotber sebanyak 136 suara atau lebih dari 2 persen,” kata Antong.
Mereka meminta, jika memang aturan tersebut benar benar ditegakkan atas dasar berkeadilan aduan yang diusulkan oleh Hotber tidak bisa diproses oleh tim sengketa Pilkades.
“Ada apa dibalik ini. Jangan kecewakan hak pilih masyarakat desa kami,” ujarnya.
Hampir satu jam berorasi dan meminta DPRD Asahan menanggapi tuntutan mereka, masa aksi kemudian diterima oleh ketua komisi A, Nurhayati dan mengatakan akan secepatnya memproses aduan masyarakat tersebut dengan menggelar rapat dengar pendapat dengan menghadirkan pihak terkait secepatnya.
"Yakin lah bapak dan ibu yang terhormat kami akan mengundang rapat para pihak terkait. Dan kami bisa memberikan putusan terbaik dalam pertemuan nanti," ujar Nurhayati dihadapan massa.
Hingga berita ini ditulis, masyarakat desa Perbangunan masih bertahan di kantor DPRD Asahan untuk meminta bantuan dan solusi pasca pesta demokrasi yang mereka laksanakan tahun lalu itu.