Login • Lupa Password | Daftar segera dan nikmati pemasangan iklan baris secara gratis! |
Medanbisnisdaily.com - Medan. Tak terasa 4 tahun sudah Ambar Wahyuni memimpin Badan Pengawas Keuangan (BPK) Perwakilan Sumatra Utara. Sejak 2016 hingga 21/2/2020 (hari ini, Jumat) sebagai yang terakhir.
Dipimpin Pimpinan V BPK, Bahrullah Akbar, serah terima kepemimpinan Ambar kepada kepala perwakilan yang baru, Eydu Oktain Panjaitan, dilangsungkan. Selanjutnya, Ambar akan memimpin BPK di Yogyakarta yang tak lain adalah kampung dari mana dia berasal.
Dalam perjalanannya memimpin BPK di Sumut, Ambar mencatatkan sejumlah prestasi. Setidaknya yang paling menonjol adalah peningkatan jumlah pemerintah daerah yang berhasil meraih predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dalam hal laporan keuangan (APBD)-nya.
Ungkapnya, ketika pertama kali menginjakkan kaki di Sumut hanya ada 6 Pemda yang berstatus WTP. Kini meningkat hampir 200% menjadi 17. Artinya, kian banyak penyelenggara pemerintahan daerah di Sumut yang tingkat kepatuhannya terhadap tata kelola keuangan membaik.
Prestasi lainnya adalah soal tindak lanjut oleh Pemda terhadap hasil pemeriksaan yang dilakukan BPK. Yakni sebesar 81%. Tak pelak Bahrullah memuji capaian tersebut karena berada di atas rata-rata nasional yang cuma 76%.
Di tengah berbagai keterbatasan, tutur Ambar, prestasi tersebut berhasil diraih. Terutama adalah terkait jumlah sumber daya manusia dan kepatuhan Pemda yang cukup miris. Itu pula penyebab kenapa Sumut belum 100% Pemdanya mendapat predikat WTP. Masih ada 14 lagi yang berpredikat wajar dengan pengecualian. Bahkan terdapat tiga Pemda yang disclaimer, yakni, Tanjung Balai, Simalungun dan Nias Barat.
"Selama ini kami terus berusaha bekerja sama dengan setiap Pemda, memeriksa action plan mereka, melakukan pemantauan, sehingga terjadi peningkatan jumlah Pemda yang meraih WTP," tegasnya.
Namun demikian dibanding tetangga terdekat, yaitu Aceh, Sumut masih kalah. Seluruh Pemkab/Pemkot dan Pemprov di sana laporan keuangannya telah WTP.