Login • Lupa Password | Daftar segera dan nikmati pemasangan iklan baris secara gratis! |
Medanbisnisdaily.com-Medan. Rencana pembangunan jalan tol dalam Kota Medan masih belum menunjukkan kemajuan perkembangan. Malah groundbreaking mundur ke Juni 2020 dari sebelumnya direncanakan Februari. Batalnya groundbreaking dilakukan bulan ini karena ternyata belum mendapat restu dari Kementerian PUPR.
"Kemarin kita targetkan Februari ini grounbreaking, tahu-tahu belum bisa karena pusat belum keluarkan izin," ujar Edy Rahmayadi dalam arahannya pada pembukaan Pra Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Zona Pantai Timur, di gedung DPRD Langkat, Stabat, Kabupaten Langkat, Rabu (26/02/2020).
Berbicara di hadapan para bupati dan wali kota zona pantai timur Sumut, Gubernur Edy tampak merasa jengkel. "Kita sudah siap, dan sekarang pusat yang belum izinkan," kata Edy.
Sebelumnya, Gubernur Edy Rahmayadi beberapa kali menyebutkan jika proyek strategis itu akan di-groundbreaking pada Februari itu. Pernyataannya itu didasarkan atas feasibility study (FS) atau studi kelayakan atas target yang sudah dicanangkan Agustus 2019.
Kepala Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Sumut, Effendy Pohan, menjelaskan lebih lanjut. Senada dengan Gubernur, Effendy Pohan, menyebutkan proyek jalan tol dalam kota Medan maju terus.
Oleh perusahaan konsorsium (terdiri dari PT CMNP, PT Adhi Karya dan PT Wijaya Karya (WIKA) serta PT SMJ), kata Effendy, telah meminta data peta tanah ke Pemko Medan. Itu untuk memetakan daerah-daerah mana saja yang akan melewati jalur tol dalam kota.
"Hingga sejauh ini masih FS, tapi mereka sudah meminta kepada Pemko Medan data peta tanah. Karena pajak bumi bangunan kan sudah sama Pemko Medan. Sudah pakai drone juga mereka memetakannya," ujar Effendy Pohan kepada wartawan di Medan, Selasa (18/02/2020).
Berdasarkan rencana, proyek tol dalam kota Medan dengan panjang 30,97 km itu, memiliki 3 rute, yakni rute I Helvetia - Titi Kuning sepanjang 14,28 km, rute II Titi Kuning - Pulo Brayan sepanjang 12,84 km dan rute III Titi Kuning - Amplas sepanjang 4,25 km.
Lebih lanjut Effendy Pohan menyebutkan, seluruh pendanaan akan program Gubernur Edy Rahmayadi dan Wakil Gubernur Musa Rajekshah bernilai sekitar Rp 7 triliun itu, dibiayai oleh konsorsium tersebut.
Dan hingga saat ini, pihak konsorsium juga masih melakukan proses perhitungan investasinya. "Berapa jumlah totalnya, kemudian investasinya balik berapa lama, semua lagi dihitung, dan nanti itu akan dijelaskan konsorsium kepada gubernur dan kepada kita semua," sebutnya.
Namun jika studi kelayakan tidak bisa selesai dilakukan Februari ini atau tidak bisa sesuai jadwal, maka kemungkinan untuk groundbreaking akan ditunda.
"Tapi diusahakan groundbreakingnya dalam waktu dekat sehingga bisa digunakan warga Sumut di 2023 mendatang. Karena dari Kementerian PU kita ada high level meeting untuk menjawab kapan ini, tetapi dalam tahun ini tetap dilaksanakan dalam program mereka. Untuk perubahan jadwal ini, saya tidak bisa tentukan kapan. Tunggu konsorsium menyampaikannya ke kita kapan," pungkasnya.