Login • Lupa Password | Daftar segera dan nikmati pemasangan iklan baris secara gratis! |
Medanbisnisdaily.com - Nisel. Pembangunan abutmen jembatan Nasional Lauri yang roboh usai dilakukan pengecoran pada Desember 2019, menjadi sorotan masyarakat. Namun balai besar pelaksana jalan nasional (BBPJN) wilayah Sumatera Utara (Sumut) II dan PPK 3.5 untuk jalan Nasional Gunungsitoli-Telukdalam terkesan tutup diri.
Anggota DPRD Sumatera Utara (Sumut), Thomas Dachi, mengatakan harusnya Kepala Balai (BBPJN) dan PPK 3.5 harus menanggapi setiap tanggapan dan konfirmasi terkait pengerjaan proyek pembangunan jembatan Nasional Lauri tersebut.
"Apa alasannya gak mau dikonfirmasi...?, Harusnya dia (BBPJN dan PPK) membuka diri terkait pembangunan jembatan itu," tukas Thomas Dachi, ketika dikonfirmasi via telepon selular, Rabu (11/03/2020).
Pihaknya juga sorotin soal proyek pembangunan jembatan tersebut. Thomas Dachi, sebut bahwa robohnya pembagunan jembatan Nasional Lauri terjadi kerugian negara.
Lebih lanjut, Thomas Dachi, mengatakan bahwa BBPJN dan PPK 3.5 harus bertanggungjawab secara hukum atas robohnya abutmen jembatan Nasional Lauri yang menelan anggaran miliaran rupiah tersebu.
Disampaikannya, piihaknya juga berencana akan mengagendakan bersama anggota DPRD Sumut asal Dapil Sumut 8 untuk melihat perkembangan pembangunan jembatan Nasional Lauri yang roboh tersebut.
"Nanti kita akan agendakan untuk kesana melihat progres pembangunan jembatan itu," ujar Thomas Dachi.
Kepala BBPJN Sumut II, Selamat Rasidi Simanjuntak, yang beberapa kali dimintai keterangannya terkait pembangunan jembatan Lauri yang berada di Desa Lauri Kecamatan Sogaeadu Kabupaten Nias, namun beliau tidak pernah menanggapi dan terkesan bungkam soal jembatan Nasional Lauri ini.
Begitu juga dengan PPK 3.5 untuk jalan Nasional Gunungsitoli Telukdalam, Firman Hutauruk, juga bungkam soal jembatan tersebut. Malahan Firman Hutauruk, memblokir nomor WA ketika dikonfirmasi kepadanya.
Hingga saat ini, jembatan Nasional Lauri yang menghubungkan antara Kota Gunungsitoli dan Kabupaten Nias Selatan, dibiarkan begitu saja tanpa ada tindaklanjut pengerjaan proyek pembangunan jembatan tersebut.
Tampak juga dilokasi jembatan tak nampak papan informasi (papan proyek) sehingga sulit bagi masyarakat untuk mengetahui sumber dan besaran anggaran pembangunan jembatan Nasional Lauri tersebut.