Login • Lupa Password | Daftar segera dan nikmati pemasangan iklan baris secara gratis! |
Medanbisnisdaily.com-Medan. Hampir tak ada solusi dari Pemerintah Provinsi Sumatra Utara membantu warganya yang menganggur karena covid-19 saat ini. Semua anggaran, terfokus pada penanganan covid-19. Jumlah yang nganggur di Sumut karena dampak covid-19 berdasarkan data Dinas Tenaga Kerja Sumut hingga saat ini sebanyak lebih dari 14.000 orang. Mereka pekerja yang dirumahkan.
Kemudian yang nanggur juga dari sekitar 5.000 Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang kembali ke Sumut baik berstatus legal dan ilegal. Kemudian akan masuk lagi 2.200 lagi TKI masuk ke Sumut. Lalu solusi apa yang bisa diberikan untuk membantu para mereka yang menganggur?
Dalam paparannya tentang dampak covid-19 di Sumut, di Kantor Gubernur Sumut, Jalan Diponegoro Medan, Jumat (08/05/2020), Kadis Tenaga Kerja Sumut, Harianto Butarbutar, tidak detail menyebutkan soal apa yang bisa dibantu Pemprov Sumut.
Namun disebutkan Harianto, ada 2 program dari pemerintah pusat yang bisa dimanfaatkan mereka yang menganggur untuk menyambung harapan hidup, yakni mendaftar Kartu Pra Kerja dan ikut Program Padat Karya.
BACA JUGA: Dear Pak Gubernur Edy! Sudah 14.000 Pekerja Dirumahkan di Sumut, Terbanyak dari Sektor Pariwisata
1,2 Juta Jiwa Penduduk Sumut Miskin, 383.000 Pengangguran
Untuk program Kartu Pra Kerja, bisa mendaftar lewat online. Syaratnya antara lain Berusia 18 tahun dan tidak mengikuti pendidikan formal. Jika kesulitan, bisa mendaftar dengan langsung mendatangi Dinas Tenaga Kerja Sumut dan Kabupaten/Kota. "Jatah Sumut untuk program ini sebanyak 183.904 orang," sebutnya.
Jika lolos sebagai peserta Kartu Pra Kerja itu, Harianto menyebutkan manfaat yang diterima antara lain bantuan stimulus berupa uang tunai Rp 600.000 selama 4 bulan. "Dan biaya pelatihan secara online 1 juta," katanya.
Sedangkan program Padat Karya, yaitu program yang dibiayai Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Balai Wilayah Sungai (BWS), seperti di Sumut BWS Sumatra II. "Bisa mendaftar ke Disnaker Provinsi dan Kabupaten/Kota," ujar Harianto.
Dalam program Padat Karya itu, nantinya dipekerjakan untuk proyek-proyek irigasi. Namun program Padat Karya ini di Sumut, lanjut Harianto, lebih dikhususkan bagi TKI di daerah-daerah yang banyak TKI-nya.
Namun sebelumnya, Gubernur Sumut, Edy Rahmayadi, mengatakan baik Pemerintah Pusat dan Pemprov Sumut, akan membantu pekerja terdampak covid-19 tersebut.
Pusat misalnya akan membantu lewat Kartu Pra Kerja. Provinsi juga akan membantu. "Sedang kita data," ujar Edy dalam sesi keterangan pers usai meninjau sekaligus peresmian operasional 2 PCR milik RS USU, di RS USU Jalan Dr Masyhur Medan, Jumat (17/04/2020).
Untuk perusahaan, lanjut Edy, akan dibantu dengan memberikan kemudahan-kemudahan. "Kita akan bantu kesulitan perusahaan-perusahaan ini, apakah impor, baik itu persoalan dengan pajak kondisi seperti ini, kita akan fasilitasi sehingga perusahaan-perusahaan tersebut tidak pailit tidak kolaps sehingga para karyawan tidak di PHK atau dirumahkan," ujar Edy.
Bahkan dengan membantu perusahaan agar tidak melakukan PHK, adalah salah satu strategi mengatasi covid-19 di Sumut. "Bukan dengan PSBB. Kita lihat ke depan, dengan mengikuti instruksi pimpinan, stay at home diam di rumah, kalaupun harus keluar gunakan masker," tambah Edy.
Dan di dalam refocusing anggaran penanganan covid-19 Sumut tahap I sebesar Rp 502,1 miliar, terdapat alokasi dana sebesar Rp 10 miliar untuk dampak ekonomi karena covid-19.