Login • Lupa Password | Daftar segera dan nikmati pemasangan iklan baris secara gratis! |
Medanbisnisdaily.com-Medan. Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Provinsi Sumut mencurigai bentuk bantuan sembako kepada masyarakat yang terkena dampak sosial penyebaran virus corona sarat akan kepentingan bisnis.
"Semangat awal pak Gubernur sudah bagus, menyampaikan bantuan dalam bentuk uang tunai. Akhirnya skema bantuan berubah menjadi bantuan sembako," ujar Ketua KNPI Sumut, Samsir Pohan, Sabtu (9/5/2020).
Informasi yang diterimanya, semula Gubernur Sumut, Edy Rahmayadi menolak bantuan yang disalurkan kepada masyarakat dalam bentuk sembako dan tetap ingin memberikan uang
"Pada kabar ini saya senang dan lega mendengarnya. Nah, begitu mendengar berita pak Gubernur akan sampaikan bantuan dalam bentuk uang tunai, sekali lagi saya senang. Wah, ini efisien: akuntabilitasnya terang benderang. Lah, akhirnya berubah jadi bantuan sembako. Siapa yang mempengaruhi Gubernur ya? Sampai di sini, mulai tergambar ya alur kepentingan bisnisnya," jelas mantan Ketua Badko HMI Sumut ini.
Berdasarkan surat yang diterimanya bahwa masyarakat yang akan menerima bantuan sebanyak 1.321.426 KK dengan nilai bantuan Rp 225.000, sehingga totalnya Rp 297.320.850.000
"Distribusi menggunakan dua opsi. Pertama, kabupaten/kota memilih menerima uang untuk dibelanjakan. Kedua, dalam bentuk sembako senilai Rp 225.000/KK. Konsekuensi belanja sembako ini bisa menjadi konflik kepentingan dan bisnis terbuka peluang cashback alias selisih harga," imbuhnya.
Sementara itu, Gubernur Sumut, Edy Rahmayadi mengakui bantuan kepada masyarakat yang terdampak penyebaran virus corona diberikan dalam bentuk paket sembako.
"Kita salurkan sembako, hanya belanjanya di daerah masing-masing, sesuai data, data ini sudah ada, itu DTKS. Kita salurkan kepada kepala daerahnya dan Forkompinda. Contoh di daerah itu 100 orang, uangnya diberikan ke daerah untuk dibelanjakan, uangnya ini Rp 300 miliar," jelasnya.